SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Fraksi Partai Demokrat desak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Medan percepat serapan anggaran secara akuntabel. Secara khusus Demokrat meminta program-program yang bersentuhan langsung dengan infrastruktur dasar untuk segera direalisasikan agar serapan anggaran maksimal.
Demokrat desak OPD Pemkot Medan percepat serapan anggaran dalam pemandangan umumnya terhadap penjelasan Wali Kota Medan atas Rancangan Perubahan APBD (RP-APBD) TA 2026 yang disampaikan, Iswanda Ramli, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan, Senin (14/9/2026).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua Sri Rezeki, Zulkarnaen dan Hadi Suhendra itu dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, para anggota DPRD Medan, segenap pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkot Medan.
Karena itu, kata pria yang akrab disapa, Nanda Ramli, itu FPD meminta perlunya percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar.
Kemudian, pemantapan program layanan publik bersifat inklusif dan berkeadilan serta mengevaluasi belanja pegawai, agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.
Untuk merealisasikan itu, sebut Nanda Ramli, perlu kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang, sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program yang rawan tidak terserap serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu.
Selain itu, sebut Nanda Rami, FPD berharap pertambahan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Rp1,40 triliun menjadi Rp1,45 triliun lebih setelah perubahan dapat terlaksananya program prioritas dan target kinerja tahun 2026, sehingga tercapainya pendidikan merata dan berkualitas seperti terdapat pada RPJMD Kota Medan.
Terkait penurunan anggaran Dinas Kesehatan dari Rp1,22 triliun menjadi Rp1,02 triliun atau 1,88% setelah perubahan tetap menjaga program berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. “Dengan perubahan komposisi belanja daerah, hendaknya benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan prinsip efisiensi,” harapnya. (SN01)