SumutNews.coMEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas sektoral, khususnya dengan aparat penegak hukum. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan sepanjang 2026 sekaligus merancang cetak biru pembangunan Sumut pada 2027.
Di hadapan jajaran pimpinan Kejati Sumut, Bobby menekankan bahwa kolaborasi yang terbangun tidak hanya berfokus pada aspek administratif birokrasi, tetapi juga pengawalan hukum yang ketat agar setiap program prioritas daerah berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
“Kunjungan kita tentunya untuk memperkuat kolaborasi, memperkuat pembangunan ke depannya, sekalian juga evaluasi 2026, dan berbicara untuk pembangunan Sumut 2027,” ujar Bobby. Ia memberikan apresiasi tinggi atas berbagai terobosan dan gebrakan yang dilakukan oleh jajaran kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah.
Salah satu wujud nyata kolaborasi lintas instansi yang mendapat sorotan positif adalah program Jaksa Sahabat Pendidik. Inisiatif besutan Kejati Sumut ini dirancang untuk memberikan pendampingan hukum dan konsultasi preventif bagi para kepala sekolah serta guru di berbagai daerah, sehingga ekosistem pendidikan dapat berjalan bersih dari celah pelanggaran hukum.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Muhibuddin, menyambut hangat kedatangan rombongan Pemprov Sumut. Dalam pertemuan tersebut, Muhibuddin juga memaparkan progres pembangunan fisik fasilitas kantor Kejati Sumut yang mendapatkan dukungan pendanaan struktur dari anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Strukturnya sudah dibangun, itu juga dari pemerintah provinsi, kami akan selesaikan finalisasinya nanti tahun depan, Insya Allah,” tutur Muhibuddin.
Pertemuan penutup konsolidasi ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Tanjung, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. Sinergi erat antara eksekutif dan aparat penegak hukum ini diharapkan mampu mengantar Sumut menuju akselerasi pembangunan yang lebih progresif dan transparan pada 2027 mendatang. (SN06)