Pada Selasa, 3 Maret 2026, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangan menarik dalam Seminar “Parliamentary Threshold: Selamatkan Suara Rakyat” yang diselenggarakan oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan pilihan politik terbuka dalam sistem demokrasi yang selalu dapat diperdebatkan secara rasional dan komprehensif.
Pernyataan itu mungkin terdengar sederhana. Namun dalam dinamika demokrasi Indonesia yang terus mencari bentuk idealnya, pernyataan tersebut mengandung makna yang jauh lebih dalam. Ia mengingatkan kita bahwa aturan dalam demokrasi tidak pernah sepenuhnya netral. Ia selalu lahir dari kompromi politik dan selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali.
Demokrasi pada dasarnya memang tidak pernah berjalan secara lurus dan sederhana. Ia sering tampak rumit, lambat, bahkan kadang bertele-tele. Namun justru dalam kerumitan itulah demokrasi menjaga satu prinsip paling penting: kekuasaan tidak boleh berdiri jauh dari suara rakyat.
Dalam praktik politik Indonesia, parliamentary threshold sering dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas pemerintahan. Logikanya sederhana. Jika jumlah partai di parlemen terlalu banyak, proses pengambilan keputusan politik akan semakin rumit. Karena itu, ambang batas parlemen dianggap perlu untuk menyederhanakan sistem kepartaian.
Argumen ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Negara memang membutuhkan pemerintahan yang efektif agar kebijakan publik dapat berjalan dengan baik. Sistem politik yang terlalu terfragmentasi dapat menyulitkan pembentukan koalisi pemerintahan dan memperlambat proses legislasi.
Namun persoalan demokrasi tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan teknokratis semacam itu. Stabilitas politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah partai di parlemen.
Dalam seminar tersebut, Yusril bahkan menegaskan bahwa secara konseptual parliamentary threshold tidak memiliki kaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan. Stabilitas lebih banyak ditentukan oleh kemampuan elite politik untuk membangun kompromi.
Pernyataan ini penting karena selama ini diskusi tentang ambang batas parlemen sering terjebak pada logika administratif. Seolah-olah dengan menaikkan atau menurunkan angka ambang batas, stabilitas politik dapat tercipta secara otomatis.
Padahal sejarah politik di berbagai negara menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan lebih banyak ditentukan oleh budaya politik para elitnya. Negara dengan sistem multipartai yang sangat plural tetap dapat menjaga stabilitas jika para elitnya memiliki tradisi kompromi yang kuat.
Sebaliknya, negara dengan sistem kepartaian sederhana pun dapat mengalami konflik politik berkepanjangan jika para elitnya tidak memiliki kedewasaan politik.
Karena itu, diskusi tentang parliamentary threshold seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis dalam desain sistem pemilu. Ia juga harus dilihat sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana demokrasi memberi ruang bagi suara rakyat.
Di sinilah persoalan yang sering luput dari perhatian publik muncul. Dalam setiap pemilu di Indonesia, selalu ada jutaan suara rakyat yang pada akhirnya tidak memiliki representasi di parlemen.
Partai-partai tertentu memperoleh dukungan yang cukup besar dari masyarakat, tetapi karena tidak mencapai ambang batas parlemen, suara para pemilih tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi kursi legislatif.
Fenomena ini sering disebut sebagai wasted votes atau suara yang terbuang. Secara prosedural, kondisi ini tidak melanggar aturan demokrasi. Semua peserta pemilu memahami ambang batas yang berlaku sejak awal.
Namun secara substantif, kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana demokrasi benar-benar mewakili kehendak rakyat jika sebagian suara mereka tidak pernah sampai ke lembaga perwakilan?
Demokrasi pada dasarnya lahir dari gagasan bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat.
Dalam sistem politik modern, prinsip tersebut diterjemahkan melalui mekanisme perwakilan. Rakyat memilih wakilnya melalui pemilu, dan para wakil itulah yang kemudian menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Jika sebagian suara rakyat tidak memiliki saluran representasi karena ambang batas parlemen, maka demokrasi berisiko kehilangan sebagian makna substantifnya. Ia tetap berjalan secara prosedural, tetapi tidak sepenuhnya mampu menampung keragaman aspirasi masyarakat.
Persoalan ini menjadi semakin relevan jika kita melihat perkembangan politik Indonesia sejak era reformasi. Reformasi 1998 membuka ruang yang sangat luas bagi kebebasan politik.
Berbagai kelompok sosial memiliki kesempatan untuk membentuk partai politik sebagai sarana perjuangan aspirasi mereka.
Namun dalam perkembangan berikutnya, muncul kecenderungan untuk menyederhanakan sistem kepartaian melalui berbagai instrumen hukum, termasuk parliamentary threshold. Penyederhanaan ini sering dianggap sebagai syarat bagi stabilitas pemerintahan.
Masalahnya, penyederhanaan yang terlalu jauh justru dapat mempersempit ruang representasi politik.
Jika ambang batas parlemen terus dinaikkan, hanya partai-partai besar yang memiliki peluang realistis untuk bertahan di parlemen. Sementara partai-partai kecil yang mewakili kelompok sosial tertentu akan semakin sulit memperoleh ruang dalam sistem politik nasional.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan pada segelintir partai besar. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi keragaman politik justru dapat berubah menjadi arena kompetisi yang semakin sempit.
Karena itu, perdebatan tentang parliamentary threshold seharusnya tidak berhenti pada soal angka. Apakah ambang batas parlemen 4 persen, 5 persen, atau lebih tinggi bukanlah satu-satunya persoalan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa sistem politik tetap memberi ruang bagi aspirasi masyarakat yang beragam.
Demokrasi memang membutuhkan stabilitas. Namun stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip keterwakilan rakyat.
Demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang efektif. Tetapi efektivitas tidak boleh menghilangkan makna partisipasi politik.
Pada akhirnya, kekuatan demokrasi tidak terletak pada kesederhanaan sistem kepartaiannya, melainkan pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kedaulatan rakyat.
Demokrasi mungkin tidak selalu efisien. Ia sering penuh perdebatan, lambat, bahkan melelahkan. Namun justru dalam proses yang panjang itu demokrasi menjaga satu prinsip yang paling mendasar: bahwa kekuasaan harus selalu kembali pada suara rakyat.
Dan ketika suara itu mulai kehilangan ruang dalam sistem politik, di situlah demokrasi sebenarnya sedang diuji oleh batas-batasnya sendiri.
Oleh: Suko Wahyudi. Pegiat Literasi Tinggal di Yogyakarta
Komentar