Eks Ketua Umum PB HMI Dukung RUU BPIP

Eks Ketua Umum Pengurus Besar HMI yang juga penulis buku Pancasila Ideologi Dunia, Respiratori Saddam Al Jihad (Istimewa)

SUMUTNEWS.CO – Medan | Demi untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi pembinaan Ideologi Pancasila, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad mendukung rencana Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Hal itu disampaikan Saddam kepada Kolega.id melalui pesan tertulisnya, Sabtu (08/08/2020).

Bacaan Lainnya

“Dengan mengambil sebuah kebijakan dari hasil mendengar pandangan organisasi masyarakat dan masyarakat secara umum terkait RUU HIP maka langkah mengganti dengan RUU BPIP perlu didukung dan dibuka ruang intelektualisasi agar masyarakat tidak terprovokasi kembali,” jelas penulis buku Pancasila Ideologi Dunia ini.

Sebelumnya Saddam juga pernah tahun 2018 mengusulkan tentang pembinaan Ideologi Pancasila di Kampus untuk memperkuat kultur Pancasila di kampus, sehingga adanya Permenristekdikti 55 tahun 2018 tentang UKM pembinaan Ideologi bangsa di kampus dapat dicetuskan oleh Kemenristek Dikti saat itu.

Sehingga dengan adanya RUU BPIP menjadi paket komplit untuk memperkuat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Saddam menambahkan bahwa ada 2 hal yang menjadi keharusan mendukung RUU BPIP, pertama RUU BPIP berlandaskan TAP MPRS no 25 tahun 1966 tentang pelarangan Partai Komunisme Indonesia (PKI) dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Artinya pondasi kelembagaan menjadi kuat dan tegas dengan mengangkat landasan tersebut dan hal ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap Pancasila.

Kedua adalah dengan adanya RUU BPIP menjadi kekuatan untuk setiap elemen masyarakat berkolaborasi bahkan juga secara legal memperkuat Permenristekdikti 55 tahun 2018 untuk pembinaan Ideologi Pancasila di kampus.

“Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada celah bagi siapapun yang anti Pancasila di Indonesia, dan kalau nada nya masih menolak RUU BPIP itu tandanya reaktif dan provokatif oleh segelintir pihak. Jika ada yang berkeberatan dengan sebuah kebijakan, semestinya juga narasi demokrasi yang dibangun untuk membuka ruang intelektualisasi bukan membangun narasi provokasi,” demikian Saddam.

Editor: Why

Komentar

Pos terkait