SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dorong Pemkot Medan manfaatkan pendapatan daerah secara optimal untuk program vital demi kepentingan langsung masyarakat. Sebab, hakekat APBD adalah sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.
FPDIP dorong Pemkot Medan manfaatkan pendapatan daerah secara optimal untuk program vital dalam pendapatnya yang disampaikan, Robi Barus, pada sidang paripurna pengesahan APBD Kota Medan TA 2025, Selasa (10/9/2024).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah. Hadir saat itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, segenap anggota DPRD Kota Medan serta para pimpinan OPD Pemkot Medan.
Melalui penyusunan program-program pro rakyat, kata Robi, dengan sendirinya Pemkot Medan ikut membantu memecahkan masalah yang di hadapi rakyat. “Kami berkeyakinan perencanaan dan penyusunan R-APBD 2025 mampu menjawab setiap tuntutan dan keluhan yang disampaikan masyarakat,” katanya.
Terkait belanja operasi Rp5,79 triliun lebih, belanja modal Rp1,2 triliun lebih dan belanja tidak terduga Rp144,6 miliar lebih, sebut Robi, FPDIP berharapdapat menjadi instrumen dalam menuntaskan sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan Kota Medan sebagaimana ditetapkan dalam Perda RPJMD Kota Medan 2021-2026.
Untuk belanja Dinas Kesehatan Rp1,17 triliun lebih, sambung Robi, FPDIP berharap dapat semakin meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas, Puskemas Pembantu. “Termasuk di RSUD dr Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar. Program UHC dapat semakin mempermudah masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, bermutu dan humanis,” pintanya.
Untuk belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, tambah Robi, FPDIP meminta dapat direalisasikan secara maksimal. Anggaran belanja untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 500 unit, Robi, meminta memprioritaskan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari pendekatan partisipatif (Bottom Planning).
“Usulan pembangunan/perbaikan infrastruktur yang diajukan/diusulkan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Medan saat pelaksaan reses, termasuk hasil e-Pokir supaya dapat diakomodasi dan direalisasikan sepenuhnya. Bappeda harus mensosialisakan hal ini kepada masing-masing kepala OPD,” pinta Robi.
Alokasi anggaran sebesar Rp 316 miliar lebih untuk program rekontruksi jalan Rp 126,5 miliar lebih untuk program peningkatan sistem drainase perkotaan serta Rp 95, 4 miliar lebih untuk program peningkatan sistem drainase lingkungan, pinta Robi, supaya dapat direalisasikan seluruhnya dan dikerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi yang ada.
“Penanganan/pencegahan banjir harus tetap menjadi perhatian utama ke depan. Pengoperasian kolam retensi Martubung, USU dan Selayang segera di lakukan, termasuk tetap melaksanakan pembangunan/perbaikan jaringan drainase secara terus-menerus,” pinta Robi lagi. (SN01)