SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (PIKPemod) harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan serta tidak berorientasi kepada kepentingan umum.
PIKPemod harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapatnya yang dibacakan, Hendri Duin Sembiring, pada sidang paripurna DPRD Kota Medan pengesahan Perda PIKPemod, Senin (3/6/2024).
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah. Hadir saat itu Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Pj Sekda Topan OP Ginting, segenap anggota DPRD Kota Medan serta para pimpinan OPD Pemkot Medan.
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, kata Duin, hanya dapat tercapai bila faktor menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi. Perbaikan faktor penunjang tersebut, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah.
“Penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut, realisasi penanaman modal akan mengalami perbaikan secara signifikan,” harap Duin.
Selain itu, sebut Duin, Fraksi PDI Perjuangan memberi saran kepada Pemkot Medan, antara lain PIKPemod harus di laksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan, tidak berorientasi kepada kepentingan umum. (SN01)