Desak Usut Dugaan Penimbunan Solar di Madina, GRIB Jaya: Bisa Dijerat Pasal TPPU Jika Terbukti

SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal — Ketua OKK GRIB Jaya Mandailing Natal (Madina), Ahmad Lubis, mendesak Kapolres Madina untuk segera menindaklanjuti dan menyelidiki dugaan aktivitas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dilaporkan terjadi di wilayah Saba Purba, termasuk pihak yang disebut-sebut berinisial D atau Dayat.

“Kami meminta Kapolres Mandailing Natal segera turun tangan dan memastikan dugaan penimbunan solar di Saba Purba ini diperiksa secara serius. Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ahmad Lubis, Jumat (25/9/2026).

Baca juga:  Pemkab Madina Manfaatkan Peringatan HKN ke-62 sebagai Wadah Kampanye Pencegahan dengan Pemanfaatan CKG

Menurutnya, dugaan penimbunan BBM ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan bagi masyarakat luas.

GRIB Jaya Madina juga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga aparat penegak hukum memberikan kejelasan.

Penting untuk dipahami, penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya melanggar ketentuan di sektor migas.

Dalam penegakan hukum terbaru, Bareskrim Polri bersama PPATK secara tegas menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para pelaku mafia BBM bersubsidi.

Baca juga:  Pengamat Hukum Desak TNBG Jangan Hanya Sita Excavator PETI, Bongkar Hingga Pemodal Besar

Langkah ini diambil untuk melacak aliran dana sekaligus menyita seluruh aset hasil kejahatan tersebut.

Ahmad Lubis menguraikan, dasar hukumnya jelas, yakni tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Kemudian, dugaan TPPU, yakni keuntungan hasil penjualan kembali solar subsidi secara ilegal dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

“Jika pelaku menempatkan, mentransfer, menyembunyikan, atau mengalihkan uang tersebut ke dalam aset maupun rekening, maka otomatis terjerat UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU,” papar Ahmad.

Baca juga:  Gordang Sambilan: Warisan Musik Tradisional Mandailing yang Menyimpan Legenda dan Nilai-nilai Adat

Penerapan pasal berlapis ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus memungkinkan negara menyita seluruh aset dan memblokir rekening yang terkait, dari pelaku lapangan hingga aktor di balik layar. (SN11)

Berita Terkait

Hasil Panen Puluhan Ton Setiap Minggu, Jalan Produksi di Madina Rusak, Petani Perbaiki Secara Swadaya

SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal — Potensi pertanian dan perkebunan di...

Pemutaran Film G30S/PKI di Panyabungan, Wabup Atika: Penting Mengenang Sejarah untuk Jaga Persatuan Bangsa

SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal — Puluhan Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan...

Dua Medali Dibawa Pulang ESI Tapsel dari Kejurprov E-Sport Sumut 2026

SUMUTNEWS.CO, Tapanuli Selatan - Kontingen E-Sport Indonesia (ESI) Kabupaten...

Wabup Atika Salurkan Bantuan Langsung ke Korban Kebakaran Panyabungan Tonga

SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal — Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyalurkan...

Sinergi TNI dan Pemko Padangsidimpuan Percepat Pembangunan Jembatan Aek Sibontor

SUMUTNEWS.CO, Padangsidimpuan — Pembangunan Jembatan Aramco Aek Sibontor di...

Berita Terbaru