Sumutnews.co Paris — Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota besar lainnya mulai Senin malam, 19 Oktober 2026. Kebijakan darurat ini diambil menyusul aksi unjuk rasa menentang lonjakan biaya hidup pada akhir pekan yang berujung pada kerusuhan jalanan terparah dalam beberapa tahun terakhir.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menegaskan pemerintah membuka peluang penetapan status darurat nasional setelah kepolisian dinilai sempat kewalahan meredam anarki di lapangan. “Saya benar-benar bertekad untuk memulihkan ketertiban umum,” ujar Lecornu, Senin, 19 Oktober 2026.
Pemberlakuan Jam Malam dan Larangan Demonstrasi
Otoritas setempat menerapkan jam malam di Paris, Lille, dan Lyon guna melindungi fasilitas publik serta kawasan pertokoan. Di ibu kota Paris, pembatasan pergerakan warga diberlakukan mulai pukul 23.00 waktu setempat, sementara kegiatan demonstrasi resmi dilarang mulai pukul 20.00.
Kericuhan bermula pada Sabtu, 17 Oktober 2026, ketika sekitar 500 ribu warga turun ke jalan memprotes tingginya biaya hidup. Demonstrasi tersebut merupakan kulminasi dari gerakan protes pelajar yang bergulir selama sebulan terakhir. Namun, unjuk rasa damai berubah menjadi rusuh saat kelompok bertopeng menyerang aparat, membakar gedung pemerintah dan kendaraan, serta menjarah gerai ritel.
Macron Evaluasi Intelijen dan Tolak Pengunduran Diri Mendagri
Presiden Emmanuel Macron mengecam keras rentetan kegagalan yang memicu meluasnya kekerasan jalanan. Kendati demikian, Macron menolak surat pengunduran diri yang diajukan Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez pada Minggu, 18 Oktober 2026.
“Mengingat perlunya kesinambungan kepemimpinan bagi aparat penegak hukum saat ini, Presiden menolak pengunduran diri tersebut,” demikian bunyi pernyataan resmi Istana Élysée.
Istana Élysée menambahkan, Macron menginstruksikan Nuñez bersikap transparan dalam mengusut kegagalan perencanaan dan intelijen. Presiden juga mendesak diterapkannya metode operasional baru bagi aparat kepolisian guna mengendalikan eskalasi krisis keamanan di masa mendatang.
Ribuan Orang Ditangkap dan Museum Louvre Ditutup
Menteri Kehakiman Gérald Darmanin mencatat sedikitnya 2.513 orang telah ditahan sejak akhir pekan, dengan 67 di antaranya langsung dijebloskan ke sel tahanan dan puluhan kasus pidana resmi dibuka. Bentrokan ini melukai hampir 1.000 anggota kepolisian, sementara seorang demonstran dilaporkan putus tangannya akibat ledakan granat pengendali massa.
Di sektor ekonomi, asosiasi ritel memperkirakan sekitar 3.000 toko rusak dan dijarah dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta euro. Menteri Urusan Digital Anne Le Hénanff telah memanggil platform niaga daring seperti eBay dan Vinted untuk segera menghapus penawaran barang-barang hasil jarahan.
Kekacauan ini turut melumpuhkan sektor pariwisata. Pada Senin pagi, Museum Louvre sempat ditutup setelah sekelompok demonstran mahasiswa memblokir akses pintu masuk piramida kaca.
Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Cina, mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advisory) bagi warganya yang berada di Prancis.
Bayang-bayang Pemilu dan Penjalarannya di Eropa
Krisis sosial ini mencuat hanya enam bulan menjelang pemilihan presiden Prancis untuk mencari penerus Macron, di tengah lonjakan elektabilitas politikus sayap kanan Marine Le Pen dalam sejumlah jajak pendapat.
Bara keresahan akibat beban biaya hidup ini juga dilaporkan mulai menjalar ke negara-negara tetangga.
Demonstrasi serupa berujung bentrok pecah di Milan (Italia), Brussels dan Liège (Belgia), serta munculnya aksi pendirian tenda protes di pusat kota Madrid (Spanyol) dan Lisbon (Portugal). (SN17)