SUMUTNEWS.CO – BANDUNG | Setelah beberapa waktu lalu Forum Kedaulatan NKRI (FK-NKRI) melakukan audiensi dengan Baintelkam Mabes Polri dan dilanjutkan dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, hari ini FK NKRI diterima oleh Pimpinan Mabes Angkatan Darat di Jalan Veteran Jakarta, pada Senin (03/08/2020).
Pertemuan yang dimulai pada pukul 10:00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Asisten Teritorial Mabes AD Brigjen TNI Toto didampingi oleh Kol TNI Wastono dan Mayor Teguh, keduanya mewakili Kepala Staf AD yang sedang melakukan tugas di tempat lain.
Forum yang terdiri dari praktisi hukum, aktivis pergerakan, pengamat politik dan kebangsaan, serta aktivis da’wah itu menyampaikan hal yang berkaitan dengan RUU HIP yang berganti RUU BPIP beserta latar belakang dan implikasinya terhadap stabilitas masyarakat, bangsa, dan negara.
Berikut ini press release pernyataan sikap resmi Forum Kedaulatan NKRI yang diterima oleh Kolega.id
1. Berkaitan dengan eskalasi gerakan faham komunisme maka TNI bersama rakyat diharapkan memperkuat kebersamaannya. Perjuangan kaum komunis biasa diawali dengan gerakan politik untuk kemudian militer. Peran negara Cina tidak dapat dianggap kecil.
2. Pengaruh TNI khususnya AD terhadap kebijakan Pemerintah cukup besar, karenanya terhadap penyelundupan ide melalui RUU HIP yang kemudian RUU BPIP harus diwaspadai secara seksama. Rakyat sebagian besar menolak RUU ini. Kajian strategis TNI AD dapat memberi input bagi dicabutnya RUU tersebut.
3. Tap MPR No VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI dengan Polri dapat berimplikasi pada pengecilan peran TNI. Meski perlu antisipasi atas pihak yang mencoba merenggangkan hubungan dan adu domba, namun keseimbangan antara TNI dan Polri harus dibangun. Peran berlebihan Polri tidak boleh terjadi.
4. Mendesak Panglima TNI khususnya KSAD untuk mendalami lebih jauh akan dampak dan bahaya desintegrasi akibat pergerakan “Pancasila 1 Juni 1945”. Pergerakan ini dapat melemahkan dan merongrong wibawa Pancasila 18 Agustus 1945 dan UUD 1945.
5. TNI diharapkan dapat memahami dan menangkap aspirasi kuat dari masyarakat yang menginginkan agar dapat kembalinya UUD 1945 secara murni sebagaimana aslinya. Masyarakat melihat Amandemen UUD 1945 telah membuka celah bagi berkembangnya faham liberalisme dan kapitalisme.
Dialog yang dilakukan oleh FK-NKRI ini bersifat terbuka dan kekeluargaan. Pimpinan pertemuan menyambut baik aspirasi Forum dan berjanji untuk menyampaikan lebih lanjut kepada KASAD beserta jajaran lainnya yang kompeten. Berharap agar jalinan komunikasi dapat berlanjut demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.
Anggota Forum Kedaulatan NKRI (FK-NKRI)
1. DR. Abdul Choer Ramadhan SH MH (Ahli Hukum Pidana, HRS Centre). 2. H. Adang Raharjo, SE (FUIN, ANNAS DKI. MPP PAN). 3. Ust Alfian Tanjung (Aktivis Da’wah, Pengamat Komunisme). 4. Djudju Purwantoro, SH, MH (Sekjen IKAMI, Ketua Umum Gerbang AMMAR, Praktisi Hukum). 5. Dindin S Maolani, SH ( Mantan Ketua LBH Bandung, Tokoh Masyarakat Jawa Barat). 6. Ir. Syafril Sofyan (Pengamat Politik, Mantan Ketua Dewan Mahasiswa). 7. Mayjen Purn TNI Deddy S Budiman ( Mantan Staf Ahli Panglima TNI). 8. HM Rizal Fadillah, SH ( Aktivis Muhammadiyah, Pengamat Politik, Advokat). 9. Andri Darmawan (Guru Besar Pencak Silat Gerak Saka). 10. DR. Djoko Edhi Abdurahman, SH (Mantan Anggota DPR, Wasek LPBH PB NU, Wasekjen DPP KAI). 11. DR. Ahmad Yani, SH MH ( Mantan Anggota DPR). 12. Ir. Rully Burhan ( Aktivis Da’wah). 13. Memet Ahmad Hakim, SH (Mantan Pimpinan KPU Jawa Barat, advokat). 14. Bennie Fatah (Mantan Wakil Ketua KPU 1999). 15. Kol Purn TNI Hamdhani 16. H. Basyir Bahrum, SE ( Guru Besar Bela Diri, Bekasi) 17. Kol Purn TNI Sugeng Waras (Ketua APIB Jawa Barat, Pengamat Pertahanan dan Keamanan). 18. Radhar Tribaskoro, SE ( Penulis, Pengamat Kebijakan Publik, Mantan KPU Jawa Barat).
Editor : Why