Skandal Surat Sakti Djoko Tjandra, Badko HMI Jabodetabeka-Banten Minta Kabareskrim Dicopot

Foto: Ilustrasi HMI (dok. Google)

 

SUMUTNEWS.CO– Jakarta. Mabes Polri telah mengakui bahwa surat sakti buronan Djoko Tjandra itu diterbitkan oleh salah satu pejabatnya dan berujung pada pencopotan Prasetijo dari jabatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Prasetijo disebutkan menerbitkan surat jalan tersebut atas inisiatif sendiri dan telah melampaui kewenangannya.

Kasus Brigjen Prasetijo ini pun jadi sorotan luas. Berbagai pihak mengecam tindakan jenderal polisi tersebut karena dianggap melindungi Djoko Tjandra. Kecaman kasus skandal Surat Sakti datang dari Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten, R Bagariang.

“Tindakan yang dilalukan oleh Brigjen Prasetijo melahirkan kosekuensi ketidakpercayaan publik Kepada Bareskrim Polri, bagaimana mungkin sang buronan dilindungi dan dikawal atas surat jalan yang dikeluarkan oleh bareskrim?. Dalam aturan,norma hukum yang mengatur tidak dibenarkan melalukan tindakan melindungi pelaku kejahatan,” kata Rahman Bagariang, Selasa (21/7/2020).

Baca juga:  Bahlil Tantang Senior "Berkacamata" Penebar Wacana: Buktikan Saya Terlibat Penyadapan atau Saya Somasi!

Menurut Rahman Bagariang, Langkah yang diambil oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit adalah tindakan yang normatif dalam pengusutan skandal surat sakti Djoko Tjandra. Pasalnya ketika kasus ini telah muncul kepermukaan baru ada ketegesan dari Kabareskrim, semestinya Komjen Sigit Prabowo jauh sebelumnya telah mengetahui skandal tersebut.

“Pengusutan para jenderal yang terlibat telah berjalan dan ditangani oleh mabes polri. Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan dalam kasus skandal surat sakti, agar Presiden Jokowi pun dapat mencopot Kabareskrim Listyo Prabowo karena dianggap telah gagal menjadi ujung tombak penegekan hukum dan meminta kepada Kapolri merotasi Kabareskrim baru,” jelas Rahman.

Baca juga:  Ketua MPR: Hari ini Telah Terima Surat dari Presiden, Isi Pembahasan Dibawa ke Rapat

“Nantinya kita akan melalukan konsolidasi kepada teman-teman OKP se-DKI untuk melalukan panggung orasi “Mosi Tidak Percaya kepada Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo” sebagai bentuk kegagalan Kabareskrim Polri sebagai ujung tombak penegekan hukum serta gagalnya reformasi polri” tandas Rahman.

Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka Hendra saat dihubungi mempertanyakan kinerja Kabareskrim. Dia menilai harusnya Kapolri mencopot Kabareskrim karena kasus ini.

Baca juga:  Hari ini, Kapolri Ungkap Modus Penyadapan Ilegal: Perintah Lewat WhatsApp hingga Hapus Data di DPR RI

“Kinerja kabareskrim patut dipertanyakan kenapa bisa hal itu terjadi, atas peristiwa tersebut. Hal ini berdampak kepada citra kepolisian. Seharusnya Pak Kapori Mencopot Kabareskrim dan menggantinya dengan sesorang mumpuni dibidangnya serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas”, ucap Hendra.

 

 

 

Editor: RML

Berita Terkait

Bobby Ingin Pekerjaan Bedah Rumah Sesuai Standar Layak Huni

SUMUTNEWS.CO,MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bedah...

Menpora Tunjuk Unimed Sebagai Penyelenggara Uji Publik Penyusunan Grand Design Keolahragaan Nasional

SUMUTNEWS.CO - Medan | Universitas Negeri Medan ditunjuk sebagai...

Surya Paloh Positif Corona, LaNyallaa Mattalitti Beri Doa Kesembuhan

SUMUTNEWS.CO - Surabaya | Ketua Umum Partai NasDem Surya...

Nadiem Anak Muda yang Gagal

 SUMUTNEWS.CO - Opini | Ketika diangkat menjadi Mendikbud banyak...

Jokowi Akan Anugerahkan Gatot Nurmantyo Bintang Mahaputera

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Jokowi Akan Anugerahkan Gatot Nurmantyo...

Berita Terbaru