Wacana Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu, Anggota Komisi II: Penanganan Hasil Pemilu Harus di MK

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berkomentar terhadap adanya wacana dibentuknya peradilan khusus pemilu. Menurutnya hal ini belum dibutuhkan saat ini.

“Adanya wacana tentang peradilan khusus pemilu yang memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum yang berkaitan dengan pemilu, seperti perkara perselisihan hasil pemilihan, perkara administrasi Pemilu, dan perkara tindak pidana pemilu tidak terlalu krusial untuk dibahas saat ini, karena hal itu sudah diatur dengan jelas oleh UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Zulfikar pada Jumat (7/8/2020).

Baca juga:  Para Guru, Hari ini Webinar Sosialisasi PMKKA untuk 12 Mata Pelajaran Jenjang Menengah Hari Ini, Ikuti secara online!

Lebih lanjut, Zulfikar meminta agar perselisihan hasil Pemilu tetap disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini karena Mahkamah Agung (MA) hingga saat ini belum membentuk yang namanya peradilan khusus Pemilu.

“Ke depan perselisihan hasil Pemilihan kepala/wakil kepala daerah tetap di laksanakan oleh MK tanpa perlu membentuk badan peradilah khusus lagi. Hal ini bisa diatur dalam revisi UU Pemilu yang tengah disusun oleh Komisi II DPR RI,” terang anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Namun jika tetap akan dibentuk peradilan itu, Zulfikar meminta agar tetap berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan khusus ini juga diminta hanya menyelesaikan sengketa pemilu di daerah.

Baca juga:  Hari ini Prabowo di KTT ke-49 ASEAN: Menagih Kemandirian di Tengah Pusaran Dinamika Global

“Pertama, badan peradilan khusus ini harus berada di bawah Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, badan peradilan khusus ini hanya menangani perkara perselisihan hasil Pemilu Daerah saja. Untuk menangani perkara hasil Pemilu Nasional tetap MK,” jelasnya Zulfikar.

Zulfikar kemudian meminta jika dibentuk, peradilan khusus ini memberikan putusan yang sifatnya final. Selain itu, dia juga menilai peradilan khusus ini berlokasi di Ibukota Provinsi.

Baca juga:  Rahmat Nasution Resmi Kembalikan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Ketua DPD Golkar Tapsel, JSR Gagal Penuhi Tenggat Waktu

“Ketiga, badan peradilan khusus ini merupkan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sifat putusan badan peradilan khusus ini adalah final dan mengikat, demi cepat diperolehnya kepastian hukum. Keempat, badan peradilan khusus ini berkedudukan di ibukota provinsi,” tutup Zulfikar.

Penulis : ZAL

Editor : ZAL

Berita Terkait

Menuju Pilpres 2024, Pemuda Gaungkan Representasi Sumatera

SUMUTNEWS.CO - MEDAN, Banyak tokoh asal Pulau Sumatera yang...

Hadiri Konser Indonesia Maju, Prabowo Ucapkan Duka Cita Wafatnya Ketua DPRD Sumut

SUMUTNEWS.CO - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengucapkan...

Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo Positif COVID-19

SUMUTNEWS.CO-- Solo. Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo terkonfirmasi...

Menang Dalam Gugatan, Evi Novida Ginting Kembali Bekerja Sebagai Anggota KPU RI

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Mulai hari ini, Senin (24/08/2020),...

Ribuan Advokat Deklarasi Dukung Prabowo – Gibran, Otto Hasibuan: Semua Atas Inisiatif Sendiri

MEDAN, SUMUTNEWS.CO - Aliansi Advokat Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap...

Berita Terbaru