PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dukungan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membersihkan perusahan pelat merah dari koruptor mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menegaskan pihaknya mendukung penuh penuntasan kasus korupsi di tubuh BUMN agar tidak terus-terusan membuat kerugian negara.
”KNPI siap mendukung penuh Erick Thohir untuk melaporkan puluhan kasus korupsi di tubuh BUMN. KNPI akan memberikan karpet merah untuk Erick,” ujar Haris, di Jakarta Senin (06/07/2020).
Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, KNPI siap mengawal Erick Thohir yang berkomitmen untuk terus melakukan restrukturisasi dan konsolidasidalam merampingkan struktur BUMN.
”KNPI seluruh Indonesia akan turun untuk mendukung Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Jika pak Erick Thohir sudah mengetahui ada korupsi di 53 BUMN sebaiknya laporkan ke penegak hukum yaitu KPK, data tersebut jangan di sembunyikan,” tegas Haris.
Oleh karena itu kata Haris, Erick Thohir harus secepatnya membawa 53 data kasus korupsi di BUMN kepada Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango.
”Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango hari ini meminta 53 data dugaan korupsi di BUMN, makanyaKNPI meminta Erick jangan asal ngomong saja, tunjukan komitmennya membuat BUMNjadi perusahan pelat merah yang bersih dari KKN. Apalagi dengan adanya ratusan pejabat yangrangkap jabatan di perusahaan BUMN yang membuat kas negara semakin terkuras,”tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Erick Thohir akan memperketat pengawasan di perusahaan pelat merah untukmencegah praktek korupsi.
“BUMN dulunya pegang peran ganda untuk pelayananpublik. Problemnya, garis merah tak jelas, direksi campur adukan penugasan danbisnis tak benar. Makanya terjadi korupsi,” ujarnya dalam sesiwebinar, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya kata Erick, saat ini sudah ada 53 kasus Korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara. “Ya memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini,” ujar Erick Thohir.
Oleh karenanya, ia kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar perusahaan BUMN.
”Ini kita mapping supaya KPI (Key Performance Indicator) direksi jelasdan tidak ada iri-irian satu sama lain. Kami tidak sempurna di BUMN. Kami terusmelakukan restrukrisasi, konsolidasi dan tranformasi, jadi kita punya penugasan yang jelas dan sebagai korporasi,” cetus Erick. [ril]
Komentar