Sumatera Utara Terbesar Penyelewengan Dana Bansos COVID-19

Ilustrasi Covid19SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Kasus penyelewengan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 yang ditangani jajaran kepolisian terus bertambah.

Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim, kasus tersebar di 20 wilayah Polda seluruh Indonesia.

“Data yang diterima terdapat 102 kasus di 20 Polda, dengan kasus terbanyak terjadi di Sumatera Utara dengan 38 kasus. Kemudian di Jawa Barat 18 kasus dan Nusa Tenggara Barat 9 kasus,” jelas Karo Penmas DivHumas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Baca juga:  Kapolri dan PP Polri Tegaskan: Kasus Penyadapan Bukan Persaingan, Murni Penegakan Hukum

Selanjutnya, sebaran kasus penyelewengan dana bansos ini terjadi di Polda Riau sebanyak 7 kasus, Polda Jawa Timur dan Sulawesi Selatan 4 kasus. Kemudian Polda Sulawesi Tengah, Polda NTT dan Polda Banten masing-masing sebanyak 3 kasus.

Lalu Polda Sumatera Selatan dan Maluku Utara sebanyak 2 kasus dan Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Papua satu kasus.

Baca juga:  Desas-Desus Penyadapan di Lingkar Istana: Sejumlah Jenderal Polri Diperiksa Propam, Isu Keterlibatan Eks Petinggi Menyeruak

Awi menegaskan, polisi tidak menoleransi segala bentuk penyelewengan dana bansos Covid-19, dan akan menindak tegas pelakunya.

“Penyelewengan dana bansos apapun bentuknya, walaupun sudah ada kesepakatan untuk pemerataan, tetap saja hal tersebut tidaklah benar,” ucapnya.

Apabila dalam proses penyelidikan menemukan pelanggaran kecil, kata Awi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau inspektorat.

Baca juga:  Polri Tetapkan 3 Anggota Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

“Tentunya nanti besar kecilnya pelanggaran akan ada tim yang mengasesmen. Kemudian nanti ke depan kalau pelanggaran itu pelanggaran kecil akan kedepankan APIP. Atau kita serahkan ke inspektorat untuk menanganinya,” pungkasnya. (RRI)

 

Editor : ZAL

Berita Terkait

Jokowi Meminta Utamakan Aspek Kesehatan, Kebijakan Anies Diserang Menko Perekonomian

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Presiden Joko Widodo meminta kepada...

Terjerat Kasus Korupsi Reklamasi, Isdianto Gantikan Nurdin Sebagai Gubernur Kepri

SUMUTNEWS.CO - JAKARTA | Seperti yang dilansir melalui laman...

Ledakan Lebanon, Jokowi: Doa dan Pikiran Kami Bersama Korban

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Ledakan yang terjadi di Lebanon pada...

Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, BIN Diduga Ikut Coba Redam

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat...

Srikandi PLN Icon Plus Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang

Sumutnews.co, Kuala Simpang- Sebagai wujud kepedulian dalam membantu sesama...

Berita Terbaru