SUMUTNEWS.CO, MEDAN – FPAN-Perindo nilai Pemkot Medan kurang serius optimalkan potensi pendapatan. Hal ini terlihat jauhnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari yang di targetkan di tahun 2024.
FPAN-Perindo nilai Pemkot Medan kurang serius optimalkan potensi pendapatan itu dalam pendapatnya atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan terhadap penggunaan APBD 2024 yang disampaikan, T. Bahrumsyah, dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (1/7/2025).
PAD tahun 2024, sebut Bahrumsyah, hanya terealisasi Rp2,7 triliun lebih atau 79,68 persen dari target Rp3,4 triliun lebih. Jauhnya realisasi PAD ini sangat erat kaitannya dengan kekurangseriusan Pemkot Medan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan yang sesungguhnya sangat besar.
Hal yang sama, kata Bahrumsyah, juga terjadi pada pendapatan yang hanya terealisasi sebesar Rp6,2 triliun atau 87,84 persen dari target sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini menandakan masih adanya kurang rasa tanggung jawab dan kesungguhan dari para perangkat daerah yang bertanggungjawab tekhnis dalam mengupayakan pendapatan daerah. “Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Wali Kota Medan,” katanya.
Selain para perangkat daerah harus memiliki kemampuan profesional, berintegritas, bertanggungjawab dan paham akan amanah yang diembannya, sambung Bahrumsyah, juga di butuhkan adanya kreatifitas dan inisiatif dari para perangkat daerah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain di luar sektor –sektor tradisional yang telah ada. ”Kondisi yang terjadi sekarang mencerminkan kurangnya kreatifitas aparatur pemerintah dalam mengupayakan penambahan PAD Kota Medan,” sebutnya.
Fraksi PAN-Perindo, sambung Bahrumsyah, menilai sebegitu jauhnya disparitas antara target pendapatan dengan realisasi, semata-mata di karenakan sistem pemungutan pajak tidak benar dan tidak layak lagi di pergunakan. “Jadi, Pemkot Medan harus memberlakukan pembayaran pajak sistem online dan digitalisasi. agar tidak terjadi lagi lost/kehilangan potensi pajak,” sarannya.
Selain itu, tambah Bahrumsyah, Fraksi PAN-Perindo meminta Dinas Perhubungan menggunakan parkir meter yang teronline dengan pendataan pemasukan sebenarnya, memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola perparkiran serta melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan pengutipan parkir secara ilegal.
Sebab, lanjut Bahrumsyah, realisasi retrbusi parkir tepi jalan umum hanya terealisasi Rp48 miliar atau kurang dari 30 persen dari target sebesar Rp152 miliar. Padahal, jumlah kenderaan dan lokasi parkir terus bertambah, namun pendapatannya masih sangat rendah. “Pemkot Medan perlu mengevaluasi kembali Peraturan-peraturan Wali Kota yang banyak tumpang tindih terkait dengan retribsusi daerah. Akibat tumpeng tindihnya Perwal tersebut, menyebabkan bekurangnya potensi pendapatan dari pos retribusi ini,” katanya. (SN01)