Anggota DPRD Medan Merasa Tertipu soal Hotel di Areal Cagar Budaya

SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri merasa tertipu soal soal pembangunan hotel di Jalan Raden Saleh Dalam No. 65, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Pasalnya, keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) bertolak belakang terkait bangunan tersebut masuk status cagar.

“Ini jelas telah terjadi penipuan publik. Hari ini kami sebagai anggota dewan merasa tertipu,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komsisi IV DPRD Kota Medan, Senin (10/8/2026).

Baca juga:  Pemprov Sumut Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sepanjang November 2026

“Kemarin saat RDP pertama, ini dinyatakan sebagai tanah di atas cagar budaya. Kenapa sekarang dinyatakan tidak pernah berada di atas kawasan cagar budaya,” tanya wanita yang akrab disapa, Lela, itu.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak dihadiri anggota Komisi IV Lailatul Badri, Edwin Sugesti dan Ahmad Affandi.

Lebih lanjut, Lela meminta Disdikbud menunjukkan rekomendasi yang disebut-sebut telah diberikan kepada pihak hotel. “Kalau memang bukan kawasan cagar budaya, bisa dibuktikan? Kemarin mereka mengatakan sudah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Disdikbud. Hari ini kami minta, mana rekomendasinya. DPRD butuh dokumen jelas, agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam pembahasan,” kata Lela.

Baca juga:  Sedekah Sampah, Bantu Anak Yatim Sekolah: Bank Sampah Berseri Gandeng MIS Al Mukhlisin Kuala Tanjung

Perwakilan Disdikbud, Lia, menyebutkan lokasi pembangunan hotel tersebut tidak berada di kawasan cagar budaya. Sementara Ketua Tim Pengawasan Perkim Cikataru Kota Medan, Hafiz, menyebutkan lokasi tersebut berada di kawasan cagar budaya

Terkait dengan kotradiksinya keterangan Disdikbud dan Dinas PKPCKTR itu, Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, menskors RDP. Dia mengatakan akan menjadwalkan kembali RDP.

Baca juga:  Hari Pertama Pemutihan Pajak Kendaraan, Kantor Samsat di Sumut Dipadati Masyarakat

“Dinas PKPCKTR, Disdikbud, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP agar membawa dokumen serta memberikan penjelasan secara lengkap mengenai status kawasan, proses perizinan, UKL-UPL, jumlah lantai bangunan dan adanya dugaan pelanggaran roilen pada RDP lanjutan nantin,” pinta Paul. (SN01)

Berita Terkait

Kalahkan Agus Supratman, Syaifullah Terpilih Jadi Ketua FWP

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Syaifullah keluar sebagai Ketua Forum Wartawan...

Masa Kerja Pansus PAD Diperpanjang 3 Bulan

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Masa kerja panitia khusus (Pansus) Pendapatan...

Pemko Medan Komit Libatkan Generasi Muda Dalam Pembangunan

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Pemko Medan berkomitmen melibatkan generasi muda...

244 Atlet Kota Medan Bertarung di Ajang Porprovsu

244 atlet asal Kota Medan akan bertarung di ajang...

KPCPEN Bersama Pemkab Dairi Adakan Webinar Vaksin Aman Masyarakat Sehat

SUMUTNEWS.CO - Sidikalang | Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan...

Berita Terbaru