SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Komunitas Muslim di Serikat Serikat kembali menghadapi lonjakan retorika anti-syariah dari politikus Partai Republik menjelang pemilihan umum.
Para tokoh masyarakat dan akademisi Muslim di berbagai negara bagian, seperti Texas dan Illinois, merespons gelombang Islamofobia ini dengan melancarkan kampanye edukasi dan penegasan bahwa ajaran Islam selaras dengan nilai-nilai konstitusi Amerika.
Eskalasi retorika anti-syariah ini terlihat jelas dalam konvensi paruh waktu Partai Republik di Dallas, Texas. Senator Ted Cruz dan Gubernur Texas Greg Abbott menyuarakan penolakan keras terhadap hukum Islam di hadapan para pendukungnya.
“Hukum Syariah tidak memiliki tempat di Amerika. Kita harus bersatu dan menghentikannya sekarang,” ujar Cruz yang disambut sorak-sorai peserta konvensi. Senada dengan Cruz, Gubernur Greg Abbott berjanji akan melarang total penerapannya di wilayah Texas.
Tak berhenti pada retorika politik, tekanan terhadap warga Muslim juga masuk ke ranah hukum. Pada Agustus lalu, Jaksa Agung Texas Ken Paxton memeriksa Islamic Tribunal, lembaga arbitrase keagamaan berbasis di Dallas, atas dugaan menjalankan peradilan ilegal yang bertentangan dengan hukum negara bagian.
Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Islamic Tribunal menegaskan bahwa peran mereka sebatas mediasi sukarela terkait urusan keluarga dan ibadah internal.
Lembaga ini sama sekali tidak mengeluarkan keputusan hukum yang mengikat secara pidana maupun perdata, layaknya pengadilan Beth Din pada komunitas Yahudi atau tribunal gerejawi Katolik.
Langkah politik anti-syariah ini juga digerakkan di tingkat federal melalui pembentukan Sharia-Free America Caucus di Kongres AS oleh dua politikus Republik asal Texas, Keith Self dan Chip Roy.
Kaukus yang beranggotakan lebih dari 60 legislator Republik ini terus mendorong rancangan undang-undang anti-syariah, meski hingga kini belum ada yang lolos menjadi undang-undang.
Organisasi hak sipil Council on American-Islamic Relations (CAIR) mengecam keras kaukus tersebut dan mengategorikannya sebagai kelompok kebencian anti-Muslim.
Direktur Riset dan Advokasi CAIR, Corey Saylor, menyamakan narasi ini dengan diskriminasi historis yang pernah dialami warga AS keturunan Irlandia yang beragama Katolik.
“Islam adalah bagian dari Amerika yang telah hadir lebih dari 250 tahun. Tidak ada dasar konstitusional bagi legislator untuk menentukan agama mana yang boleh ada di Amerika,” kata Saylor.
Di tengah gempuran stigma tersebut, cendekiawan dan ulama Muslim Amerika terus berupaya meluruskan pemahaman publik.
Direktur GainPeace, Sabeel Ahmed, aktif menggelar program open house di berbagai masjid di Texas untuk menjelaskan makna syariah yang sebenarnya.
“Banyak orang mengira syariah hanya soal hukuman. Padahal, syariah adalah panduan Allah untuk hidup penuh iman, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab,” tutur Ahmed.
Ia menilai para politikus memanfaatkan isu ini sekadar untuk memprovokasi basis pemilih mereka.
Pandangan senada disampaikan Profesor Hukum dari Michigan State University, Asma Uddin.
Menurutnya, politikus sengaja mempolitisasi ibadah dan tradisi harian umat Islam, seperti salat, busana muslim, dan konseling keluarga, sebagai ancaman politik demi mencari kambing hitam dan mendulang popularitas.
Sementara itu, akademisi hukum Islam kelahiran Sudan yang mengajar di Emory University, Abdullahi Ahmed An-Na’im, menekankan bahwa warga Muslim Amerika menjalankan syariah secara sukarela sebagai bagian dari identitas mereka tanpa menolak nilai-nilai kebangsaan Amerika.
An-Na’im mengecam narasi politikus sayap kanan yang dinilainya melanggengkan dehumanisasi terhadap minoriteit Muslim.
Menurutnya, pemaksaan syariah oleh sebagian kecil pemerintah di negara mayoritas Muslim tidak menggambarkan kehidupan Muslim di negara sekuler seperti AS, di mana pengamalan agama dilakukan atas dasar kebebasan individu. (SN08)