SumutNews.co, Riyadh – Perhimpunan Nasional untuk Hak Asasi Manusia (NSHR) Arab Saudi mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas guna menghentikan perekrutan serta eksploitasi anak-anak oleh milisi Houthi di Yaman.
Lembaga HAM tersebut meminta PBB mengaktifkan mekanisme internasional untuk membebaskan anak-anak yang berada di jajaran milisi, mencegah perekrutan ulang, serta menuntut pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku.
“Keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata memicu kekerasan dan ekstremisme, memperpanjang pertempuran, serta merusak prospek perdamaian,” tulis laporan NSHR sebagaimana dikutip dari Saudi Press Agency (SPA).
NSHR menegaskan perlunya pergeseran dari sekadar kecaman dan pendokumentasian menuju tindakan nyata penghentian serta penegakan akuntabilitas. Selain penindakan hukum, lembaga ini menekankan pentingnya program rehabilitasi, reintegrasi, dan pendampingan psikologis-sosial agar anak-anak dapat kembali ke keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Temuan Laporan Internasional
Perekrutan tentara anak dalam konflik Yaman telah berulang kali didokumentasikan oleh berbagai organisasi HAM dan tim penyelidik PBB, di mana milisi Houthi tercatat bertanggung jawab atas porsi terbesar kasus.
Laporan Human Rights Watch (2024) : Dalam riset bertajuk “Exploiting the Gaza Conflict”, HRW mendokumentasikan bagaimana Houthi memanfaatkan konflik di Gaza untuk merekrut anak-anak melalui sekolah dan kamp musim panas, sebelum akhirnya dikirim ke garis depan pertempuran di Yaman.
Laporan SAM dan Euro-Med: Studi “Militarized Childhood” mencatat sedikitnya 10.300 anak Yaman direkrut sepanjang kurun 2014 hingga 2021.
Meski Houthi telah menandatangani rencana aksi PBB pada 2022 untuk menghentikan penggunaan prajurit anak, para pemantau HAM melaporkan pelanggaran tersebut masih terus berlanjut.
Latar Belakang Konflik Yaman
Eskalasi di Yaman pecah sejak Houthi menguasai ibu kota Sanaa pada 2014, yang memicu intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi pada 2015 untuk mendukung pemerintah sah yang diakui secara internasional.
Hingga kini, serangan rudal dan nirawak (drone) Houthi ke wilayah Arab Saudi masih kerap terjadi. PBB terus mengimbau seluruh pihak yang bertikai untuk segera membebaskan anak-anak dari kelompok militer dan menjamin akses bantuan kemanusiaan. Pada September lalu, Perwakilan Khusus PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, Vanessa Frazier, telah melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk membahas langkah konkret perlindungan anak di zona konflik. (SN17)