SUMUTNEWS.CO, Padangsidimpuan – Hampir setahun berlalu sejak banjir dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera Utara akhir November 2025, namun transparansi pengelolaan ratusan miliar rupiah anggaran pemulihan pascabencana di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menjadi sorotan penting.
Publik mulai mempertanyakan, berapa dana yang benar-benar sudah disalurkan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan warga terdampak
Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penyaluran dilakukan dalam tiga tahap sepanjang Februari–Mei 2026.
Khusus untuk Padangsidimpuan, alokasi tambahan TKD tercatat sekitar Rp111 miliar, namun realisasi per 18 September 2026 baru mencapai Rp24,4 miliar atau sekitar 22 persen.
Sementara Tapsel menerima alokasi sekitar Rp255,9 miliar, dengan realisasi baru Rp5,48 miliar, hanya sekitar 2,1 persen. Secara gabungan, dari total Rp366,9 miliar, baru terserap sekitar 8,15 persen.
Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyampaikan rincian penggunaan dana tersebut.
“Keterlambatan perencanaan dapat berisiko penarikan dana dan manfaat tidak sampai ke masyarakat. Fleksibilitas bukan berarti tanpa akuntabilitas,” tegasnya.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga telah menyoroti lambatnya penyerapan dan meminta daerah mempercepat pelaksanaan. Ia mengingatkan dana tersebut khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk membangun rumah dinas atau kendaraan dinas.
Salah satu yang dapat ditelusuri adalah Dana Tunggu Hunian (DTH) di Padangsidimpuan yang telah disalurkan kepada 1.133 kepala keluarga sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, total sekitar Rp2,039 miliar.
Sementara di Tapsel, 120 unit hunian tetap telah diserahkan, namun sekitar 100 hektare lahan pertanian di Batang Toru masih tertimbun material longsor. Irigasi dan bendungan yang rusak belum sepenuhnya pulih.
JMSI Tabagsel: Jangan Hanya Angka, Lihat Dampak Nyata
Ketua JMSI Tabagsel, Yusrizal Nasution yang disapa akrab Ucok Rizal, menekankan pentingnya transparansi dari hulu ke hilir.
“Publik berhak tahu berapa dialokasikan, berapa direalisasikan, kegiatan apa yang dikerjakan, dan berapa korban yang benar-benar menerima manfaat,” ungkap Ucok Rizal, Minggu (11/10/2026).
“Jangan sampai pemerintah menyampaikan besarnya anggaran, tapi masyarakat kesulitan mendapatkan informasi hasilnya,” pungkasnya.
Pemerintah daerah diminta menyajikan laporan berkala yang mudah diakses publik, membandingkan anggaran, realisasi, keluaran pekerjaan, dan jumlah penerima manfaat.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa besar angka di atas kertas, melainkanmelainkan seberapa cepat masyarakat dapat kembali hidup layak. (SN11)