SumutNews.co, Beijing — Pemerintah Tiongkok mempertegas posisinya dalam menyuarakan isu Palestina dan menentang perluasan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Tiongkok menilai ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang mendasar dan memerlukan penanganan segera dari komunitas internasional.
Desakan untuk Israel menghentikan Permukiman Paksa di Tepi Barat
Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis pernyataan resmi mengenai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Presiden Israel Isaac Herzog di Azerbaijan.
Dalam pertemuan tersebut, Wang Yi secara terbuka mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan serta membalikkan kebijakan pembentukan permukiman secara paksa di wilayah Tepi Barat. Tiongkok menggarisbawahi bahwa masalah Palestina merupakan persoalan sejarah yang tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian adil.
” Masalah Palestina adalah ketidakadilan sejarah terbesar pada abad ini,” kata Wang Yi kepada Isaac Herzog, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Sehari sebelumnya, Wang Yi juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin di Baku, Azerbaijan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Wang Yi menegaskan komitmen Beijing untuk terus menyuarakan dan membela hak-hak rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Ia menyerukan agar isu Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia internasional dan tidak dikesampingkan di tengah dinamika geopolitik global.
” su Palestina tidak boleh dimarjinalkan. Kami menyerukan kepada seluruh negara yang mencintai perdamaian untuk mendukung solusi dua negara,” tegas Wang Yi saat bertemu dengan Varsen Aghabekian Shahin.
Diplomasi Tiongkok di kawasan Timur Tengah, termasuk pernyataan resmi Beijing terkait penghentian permukiman ilegal di Tepi Barat dan komitmennya terhadap solusi dua negara bagi Palestina. (SN17)