SumutNews.co, Teheran — Dalam pertemuan tingkat tinggi di Teheran pada Selasa, 20 Oktober 2026, Pemerintah Iran menegaskan tidak akan memindahkan cadangan uranium yang telah diperkaya ke luar perbatasannya sebagai konsesi diplomatik.
Pertemuan antara delegasi Iran dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir tersebut menegaskan sikap Teheran yang menolak melanjutkan negosiasi damai sebelum Amerika Serikat memenuhi tujuh syarat mutlak, termasuk penghentian operasi militer regional dan pencabutan sanksi ekonomi.
Lawatan Jenderal Munir ke ibu kota Iran pada Selasa tersebut menandai putaran kelima misi mediasi yang diinisiasi Islamabad untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran pasca-runtuhnya kesepakatan damai sementara beberapa bulan lalu.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menegaskan bahwa seluruh persediaan bahan bakar nuklir merupakan kedaulatan dan aset strategis rakyat Iran yang pemanfaatannya mutlak berada di dalam negeri.
“Tidak ada secuil pun materi nuklir yang diperkaya yang akan keluar dari Iran. Materi semacam itu adalah aset utama dan kekayaan nasional,” ujar Rezaei dalam pernyataannya yang disiarkan televisi pemerintah usai pertemuannya dengan Jenderal Munir di Teheran, Selasa, 20 Oktober 2026.
Rezaei menambahkan, pembicaraan politik tidak akan pernah dibuka kembali sebelum Washington menunjukkan itikad membangun rasa saling percaya.
“Proses itu mutlak harus diawali dengan pemenuhan syarat-syarat yang diajukan Iran,” tuturnya.
7 Syarat Mutlak Teheran
Sikap senada ditekankan Ketua Parlemen Iran sekaligus juru runding utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, usai menjamu delegasi militer Pakistan. Ia memperingatkan bahwa tekanan militer maupun manuver armada tempur sekutu tidak akan mampu mengubah kalkulasi strategis Republik Islam tersebut.
“Kami tidak memiliki hal baru untuk disampaikan. Amerika tidak akan pernah meraih kepercayaan Iran kecuali mereka bersedia memenuhi tujuh syarat,” kata Ghalibaf.
Berdasarkan garis kebijakan strategis dan tuntutan resmi yang diajukan otoritas Teheran, ketujuh poin krusial yang dipersyaratkan kepada Washington tersebut meliputi:
1. Gencatan senjata kawasan secara menyeluruh: Penghentian total seluruh operasi militer, serangan udara, dan aksi militer destabilisasi yang melibatkan kekuatan bersenjata AS maupun sekutunya di seluruh Timur Tengah.
2. Pencabutan embargo minyak dan energi: Penghapusan menyeluruh atas larangan ekspor minyak mentah, gas, produk petrokimia, serta pemulihan hak perkapalan dan asuransi maritim komersial Iran.
3. Pencairan aset negara yang dibekukan: Pelepasan kembali miliaran dolar dana pemerintah dan Bank Sentral Iran yang disita atau diblokir di lembaga-lembaga perbankan internasional akibat rezim sanksi sepihak.
4. Pemulihan akses sistem perbankan global: Normalisasi penuh konektivitas perbankan Iran dengan jaringan transaksi valuta asing internasional, termasuk pemulihan akses ke sistem perpesanan keuangan global SWIFT.
5. Jaminan hukum yang mengikat: Komitmen politik dan instrumen legal yang memastikan bahwa Washington tidak akan mengulangi langkah penarikan diri sepihak di kemudian hari, seperti yang pernah terjadi pada pakta JCPOA 2018.
6. Mekanisme verifikasi objektif atas relaksasi sanksi: Penyediaan masa uji coba dan mekanisme verifikasi independen untuk membuktikan bahwa sanksi benar-benar gugur dan transaksi komersial berjalan efektif sebelum Iran menurunkan aktivitas teknis nuklirnya.
7. Pengakuan kedaulatan program nuklir domestik: Jaminan pengakuan atas hak pengayaan uranium untuk tujuan sipil-damai tanpa paksaan memindahkan cadangan nuklir ke negara ketiga, serta dihentikannya politisasi resolusi di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Mediasi Pakistan di Tengah Kebuntuan
Kehadiran Jenderal Asim Munir dan delegasinya di Teheran pada Selasa itu menjadi bagian dari diplomasi intensif Islamabad guna meredakan ketegangan akut di Selat Hormuz. Jalur mediasi Pakistan sempat menorehkan terobosan saat kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Islamabad pada Juni lalu. Namun, kerangka kerja sama perdamaian tersebut kandas hanya dalam hitungan pekan akibat meletusnya kembali konfrontasi bersenjata.
Eskalasi regional kian meruncing sejak akhir Februari lalu, ketika Washington bersama Israel melancarkan gelombang serangan mendadak ke instalasi strategis Iran pada saat perundingan teknis nuklir masih berjalan. Diplomasi informal di sela Sidang Majelis Umum PBB bulan lalu pun berakhir tanpa terobosan.
Hingga kini, Teheran telah memproduksi cadangan uranium dengan tingkat kemurnian menyentuh 60 persen, hanya terpaut sedikit dari batas teknis 90 persen yang dibutuhkan untuk merakit senjata nuklir.
Pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tetap menutup pintu bagi opsi pengapalan cadangan uranium ke luar negeri, meski sempat membuka kemungkinan pengenceran teknis (dilution) di dalam fasilitas instalasinya sendiri apabila kepentingan ekonomi dan kedaulatan negaranya dipulihkan secara penuh. (SN17)