SUMUTNEWS.CO, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Fokus utama revisi ini adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memperluas akses keadilan bagi masyarakat kecil.
Rapat paripurna yang digelar pada Rabu (11/11/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, serta dihadiri oleh Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
1. Optimalisasi PAD dan Penyesuaian Tarif Retribusi
Dalam pemaparannya, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mendesak dilakukan demi merespons dinamika regulasi nasional dan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 35 Tahun 2023,” ujar Bobby.
Selain penyesuaian administratif, revisi ini juga mencakup penambahan objek retribusi baru, seperti:
- Pemanfaatan aset daerah.
- Penjualan hasil produksi usaha pemda (pertanian, peternakan, perkebunan).
- Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- Pengelolaan pertambangan sesuai ketentuan nasional.
2. Keadilan Restoratif untuk Masyarakat Miskin
Di sisi lain, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dihadirkan untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi kelompok rentan. Selama ini, masyarakat miskin kerap menghadapi hambatan keadilan, termasuk risiko kriminalisasi pada tindak pidana ringan.
Pemerintah Provinsi Sumut kini mengusung paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (restorative justice/RJ). Penyelesaian perkara nantinya akan lebih mengedepankan jalur nonlitigasi seperti mediasi dan perdamaian.
Langkah ini diyakini tidak hanya memberikan keadilan yang tepat sasaran bagi warga kurang mampu, tetapi juga mampu menekan penumpukan perkara di pengadilan serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Usai menyampaikan nota penjelasan tersebut, Gubernur Sumut secara resmi menyerahkan dokumen Ranperda kepada DPRD Sumut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah. (H13/DISKOMINFO SUMUT)