Kemendagri Pangkas Birokrasi Penggantian Pejabat Tinggi Daerah Lewat Platform Digital SIOLA

SumutNews.co, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) berupaya menghadirkan pembaruan tata kelola birokrasi kepegawaian daerah. Layanan permohonan persetujuan penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Daerah kini dirombak menjadi sistem digital terintegrasi yang diklaim jauh lebih cepat, transparan, dan tidak lagi rumit.

Langkah digitalisasi ini dihadirkan untuk memangkas rantai birokrasi konvensional di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan informasi resmi dari kementerian, produk utama yang ditawarkan melalui layanan ini adalah penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri mengenai Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah.

Keunggulan dan Akses Layanan SIOLA

Pemerintah mengandalkan platform Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) yang dapat diakses secara daring melalui laman resmi: ula.kemendagri.go.id.

Biro Ortala Kemendagri menyebutkan sejumlah alasan mengapa instansi daerah beralih menggunakan layanan ini:

Baca juga:  Bahlil Buka Suara Soal Isu Penyadapan di Pelantikan Golkar Maluku: "Kalau Tidak, Saya Somasi"

– Menawarkan kepastian jangka waktu layanan yang jelas.

– Seluruh rangkaian proses layanan diberikan tanpa biaya alias gratis.

– Menggunakan sistem yang transparan, terstandar, demi mewujudkan pelayanan yang lebih cepat serta akuntabel.

Rincian Persyaratan Administratif

Bagi instansi pemerintah yang hendak mengajukan permohonan, terdapat sejumlah dokumen dan persyaratan utama yang wajib dipenuhi berdasarkan wilayahnya masing-masing:

1. Persyaratan Utama Tingkat Provinsi

– Permohonan persetujuan tertulis dari Gubernur.

– Rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

– Persetujuan DPRD khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi.

– Pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara, yang khusus diberlakukan bagi Pejabat (Pj/PJS/Plt) Kepala Daerah.

– Hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi yang lengkap dengan nilai serta ditandatangani oleh Panitia Seleksi.

Baca juga:  Positif ! Wapres Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR

– Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup calon pejabat.

– Lampiran usulan mutasi menggunakan format Excel 9 kolom.

– Data dukung penting lainnya berupa lampiran SK terakhir jabatan.

– Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur.

2. Persyaratan Utama Tingkat Kabupaten/Kota

– Surat pengantar dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

– Surat usulan dari Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur.

– Rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

– Rekomendasi Gubernur khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota.

– Persetujuan DPRD khusus untuk jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten/Kota.

– Pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara khusus bagi Pj/PJS/Plt Kepala Daerah.

– Hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi lengkap dengan nilai serta tanda tangan Panitia Seleksi.

Baca juga:  Tuding Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden, Golkar Layangkan Somasi Terbuka ke Said Didu dan Sri Radjasa

– Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup.

– Lampiran usulan mutasi dalam format Excel 9 kolom.

– Data dukung penting lainnya berupa lampiran SK jabatan terakhir.

– Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh PPK, Bupati, atau Wali Kota.

Bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan usulan mutasi atau membutuhkan informasi lebih mendalam terkait tata cara pengajuannya, seluruh layanan kini dapat diakses langsung melalui portal Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri. ( SN06)

Berita Terkait

Rampungkan Kunjungan ke Rusia, Presiden Prabowo Tiba di Tanah Air Dini Hari Tadi

Sumutnews.co, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba...

Jembatan Sicanang Belawan Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Pemkot Medan menargetkan pembangunan Jembatan Titi...

Pemerintah Tetapkan Cuti dan Libur Nasional 2021 Jadi 23 Hari

SUMUTNEWS.CO | Pemerintah menetapkan libur nasional dan cuti bersama...

Intip Harga Resmi BBM Pertamina 1 Oktober 2026 

Medan, SUMUTNEWS.CO - PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga...

Pemkot Medan Alokasikan Rp25 M Bangun Tanggul di Belawan

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Pemkot Medan akan membangun tanggul di...

Berita Terbaru