Kerugian Penipuan Digital Tembus Rp9,3 Triliun, Pemerintah Genjot Edukasi dan Registrasi Biometrik

JAKARTA, Sumutnews.co — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria membeberkan angka pengaduan penipuan digital yang diterima pemerintah telah mencapai sekitar 600.000 laporan. Dari ratusan ribu kasus tersebut, total kerugian yang dialami masyarakat ditaksir menyentuh angka Rp9,3 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Nezar saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 November 2026. Ia menilai, peningkatan literasi keamanan siber kini menjadi kebutuhan yang mendesak seiring masifnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring di tengah masyarakat.

Baca juga:  MPR RI Undur Sidang Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden ke 9 Desember 2026

“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Nezar melalui keterangan tertulis kemarin 16/11/2026

Ia menegaskan, upaya menekan angka kejahatan siber tidak cukup hanya dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tangguh. Faktor kesadaran masyarakat, baik dari sisi pemangku kepentingan maupun pengguna, terkait modus penipuan dan cara bertransaksi dengan aman juga wajib ditingkatkan secara paralel.

“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital,” tambahnya.

Baca juga:  Pagi Hari ini, Gugatan Suket SMA Wapres Gibran Berlanjut di PTUN Jakarta

Sebagai langkah nyata pencegahan dari sektor hulu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Melalui aturan ini, setiap warga negara yang hendak mendaftarkan kartu SIM diwajibkan menggunakan verifikasi identitas berbasis biometrik.

Nezar menjelaskan, penggunaan data biometrik dirancang untuk memberikan tingkat akurasi verifikasi identitas yang tinggi. Dengan sistem pengenalan yang akurat ini, pemerintah optimistis celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan dapat ditutup rapat.

Baca juga:  Gerindra: 2 Kandidat Gantikan Gibran, Istana Utamakan Eksekutor Ulung dan Sinergi Kabinet

“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin guna mencegah berbagai tindak kejahatan,” pungkasnya. (SN08)

Berita Terkait

HMI Sumut ‘Siap Kawal Kedatangan Habib Rizieq’, Spanduknya Terpasang Di Kota Medan

SUMUTNEWS.CO - Medan | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam...

Presiden Kunjungi Paviliun Dekranasda Medan di Incraft 2022

Presiden Joko Widodo mengunjungi paviliun Dewan Kerajinan Nasional Daerah...

Lagi, INALUM Dapat Dua Penghargaan BUMN Marketeers Day 2024

SUMUTNEWS.CO- PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM kembali mendapatkan...

Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution Positif Corona

SUMUTNEWS.CO - Medan | Plt Wali Kota Medan Akhyar...

Hasil Swab Positif Corona, Ketua KPU RI Jalani Karantina Mandiri Dirumah

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Ketua Komisi Pemilihan Umum Arif...

Berita Terbaru