JAKARTA, Sumutnews.co — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria membeberkan angka pengaduan penipuan digital yang diterima pemerintah telah mencapai sekitar 600.000 laporan. Dari ratusan ribu kasus tersebut, total kerugian yang dialami masyarakat ditaksir menyentuh angka Rp9,3 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Nezar saat menerima audiensi perwakilan Mastercard di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 November 2026. Ia menilai, peningkatan literasi keamanan siber kini menjadi kebutuhan yang mendesak seiring masifnya penggunaan layanan digital dan transaksi keuangan daring di tengah masyarakat.
“Saat ini, setelah kita memiliki konektivitas yang sangat baik, kejahatan siber justru meningkat dan jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ujar Nezar melalui keterangan tertulis kemarin 16/11/2026
Ia menegaskan, upaya menekan angka kejahatan siber tidak cukup hanya dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tangguh. Faktor kesadaran masyarakat, baik dari sisi pemangku kepentingan maupun pengguna, terkait modus penipuan dan cara bertransaksi dengan aman juga wajib ditingkatkan secara paralel.
“Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital,” tambahnya.
Sebagai langkah nyata pencegahan dari sektor hulu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Melalui aturan ini, setiap warga negara yang hendak mendaftarkan kartu SIM diwajibkan menggunakan verifikasi identitas berbasis biometrik.
Nezar menjelaskan, penggunaan data biometrik dirancang untuk memberikan tingkat akurasi verifikasi identitas yang tinggi. Dengan sistem pengenalan yang akurat ini, pemerintah optimistis celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan dapat ditutup rapat.
“Kami menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi pengguna. Dengan cara ini, kami berupaya mencapai tingkat akurasi identifikasi setinggi mungkin guna mencegah berbagai tindak kejahatan,” pungkasnya. (SN08)