SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Uji materiil ini diajukan oleh Dicky Saputra, seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menuturkan pertimbangan hukum terkait ketentuan Pasal 215 KUHAP.
Melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan kata “Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 215 KUHAP memiliki makna yang substansial dengan Pasal 166 KUHAP lama, yakni melarang pengajuan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa.
Namun, dalam KUHAP 2025, muncul frasa “Saksi Ahli” yang ternyata tidak disertai dengan penjelasan mengenai definisi ahli di dalam Penjelasan Pasal 215.
Mahkamah berpandangan bahwa saksi dan ahli merupakan dua subjek hukum yang memiliki pengertian serta kedudukan yang berbeda secara fundamental.
Oleh karena itu, penggabungan keduanya ke dalam satu nomenklatur dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam praktiknya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan untuk menghapus kata “Ahli” dari norma Pasal 215 KUHAP. Dengan adanya putusan ini, Pasal 215 KUHAP selengkapnya berbunyi: “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”.
Mahkamah menambahkan, putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan rumusan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut krusial agar aturan yang dibuat tidak menimbulkan ruang multitafsir serta mampu menjamin kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana. (SN05)