MK Hapus Kata ‘Ahli’ dalam Pasal 215 KUHAP, Dinilai Timbulkan Kerancuan Hukum

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Uji materiil ini diajukan oleh Dicky Saputra, seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026, Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menuturkan pertimbangan hukum terkait ketentuan Pasal 215 KUHAP.

Baca juga:  Karhutla: Gugurnya Tiga Prajurit TNI AD dalam Misi Kemanusiaan Pemadaman di Kalimantan Tengah

Melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan kata “Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 215 KUHAP memiliki makna yang substansial dengan Pasal 166 KUHAP lama, yakni melarang pengajuan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa.

Namun, dalam KUHAP 2025, muncul frasa “Saksi Ahli” yang ternyata tidak disertai dengan penjelasan mengenai definisi ahli di dalam Penjelasan Pasal 215.

Baca juga:  Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi Wapres, Projo: Sudah Serahkan Surat ke Prabowo

Mahkamah berpandangan bahwa saksi dan ahli merupakan dua subjek hukum yang memiliki pengertian serta kedudukan yang berbeda secara fundamental.

Oleh karena itu, penggabungan keduanya ke dalam satu nomenklatur dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan untuk menghapus kata “Ahli” dari norma Pasal 215 KUHAP. Dengan adanya putusan ini, Pasal 215 KUHAP selengkapnya berbunyi: “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”.

Baca juga:  Positif ! Wapres Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR

Mahkamah menambahkan, putusan ini sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan rumusan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut krusial agar aturan yang dibuat tidak menimbulkan ruang multitafsir serta mampu menjamin kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana. (SN05)

Berita Terkait

Tolak Omnibus Law, HMI Sumut: Cabang Se-Sumut Rapatkan Barisan, Kita Padati Jalanan

SUMUTNEWS.CO - Medan | Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera...

Rumah Mahfud MD Dikepung Massa, FPI Tegaskan Tak Terlibat

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Wakil Sekretaris Umum Front Pembela...

Ahmad Doli Kurnia Desak Kapolda Sumut Usut Tuntas Kematian Siswi SD di Mandailing Natal

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua...

Dukung Kinerja Kapolri Baru, Muhammadiyah Usulkan Tagline Polisi Sahabat Umat

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima...

Hari ini Presiden Indonesia dan Mesir Sepakat Dorong Perdamaian Palestina Serta Rekonstruksi Gaza

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto...

Berita Terbaru