SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat RI memutuskan mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan ini mundur satu minggu dari rencana awal yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan diambil dalam rapat gabungan yang diikuti pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah pada Senin, 16 November 2026.
Muzani menjelaskan perubahan jadwal menyusul surat dari Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan penundaan sidang paripurna.
Menurut Muzani, Presiden masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden.
Sebelumnya, Presiden direncanakan menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR pada 2 Desember 2026.
“Presiden juga meminta pertimbangan dari partai‑partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh terkait penentuan calon Wakil Presiden. Berbagai persiapan untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden tersebut masih memerlukan waktu,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Usulan penundaan yang disampaikan Presiden kemudian disetujui dalam rapat gabungan MPR. Sidang paripurna tersebut akan memuat rangkaian pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, mulai dari pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Selain menyepakati perubahan jadwal, rapat gabungan juga menyetujui pembentukan panitia ad hoc yang diketuai Bambang Wuryanto. Panitia ini akan didampingi dua wakil ketua dan beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi serta kelompok DPD.
Sementara tim verifikasi akan dikoordinasikan Lestari Moerdijat, dengan Habiburokhman sebagai ketua tim, dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muzani menegaskan, proses pemilihan Wakil Presiden melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Oleh karena itu, seluruh pihak membutuhkan penyesuaian dan persiapan yang lebih matang.
Dari sisi Dewan Perwakilan Daerah RI, kesepakatan penundaan juga disetujui. Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menyebut alasan pengunduran cukup beralasan, salah satunya padatnya agenda kedewanan di DPR dan DPD, termasuk jadwal kunjungan kerja pimpinan DPD pada tanggal 2 Desember.
“Ada beberapa pimpinan yang akan kunjungan kerja di tanggal 2 Desember. Jadi minta digeser sepekan agar para pimpinan DPD dan anggota bisa hadir semua di Sidang Paripurna MPR nanti,” ungkap Iqbal. (SN/DNA)
