Batahan Kembali Banjir: Mirisnya Komitmen Pemerintah, FORMABA Peduli Tagih Janji dan Tuntut Mitigasi Nyata

0

SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal – Banjir kembali melanda Desa Batahan IV, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada 6–7 November 2026. Hujan deras mengakibatkan air bercampur lumpur menggenangi permukiman dan merusak sejumlah rumah warga.

Peristiwa ini kembali menghadirkan kecemasan bagi masyarakat yang harus berhadapan dengan ancaman banjir berulang. Lebih dari sekadar bencana alam, kejadian ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya tanggung jawab dan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat.

Sungguh miris, persoalan banjir di Kecamatan Batahan bukanlah persoalan baru yang tidak pernah disampaikan kepada pemerintah. Sejak 21 Januari 2026, FORMABA Peduli telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Batahan di Kantor Kecamatan Batahan.

Dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan aspirasi, kajian, serta sejumlah rekomendasi terkait persoalan banjir yang berulang, khususnya di Desa Batahan III, Batahan IV, dan Kampung Kapas I.

Dalam audiensi itu, Pemerintah Kecamatan Batahan bahkan telah memberikan komitmen tertulis. Pemerintah berjanji menyampaikan respons awal secara tertulis paling lambat 14 hari kerja, melakukan langkah konkret dan/atau koordinasi awal dalam 30 hari kerja, serta menyampaikan laporan perkembangan paling lambat 60 hari kerja.

Namun, hingga banjir kembali terjadi, FORMABA Peduli masih mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut benar-benar ditindaklanjuti.

Persoalannya bukan hanya berhenti pada pemerintah kecamatan. Bahan kajian dan aspirasi terkait persoalan banjir ini juga telah disampaikan kepada Bupati Mandailing Natal sebagai bentuk ikhtiar mendorong penanganan yang lebih serius di tingkat kabupaten.

Artinya, persoalan ini telah disuarakan melalui jalur yang semestinya. Masyarakat telah menyampaikan keluhan, mahasiswa telah melakukan kajian, dan rekomendasi telah diserahkan. Lantas, mengapa persoalan yang sama masih terus berulang tanpa kejelasan penyelesaian yang dapat dirasakan masyarakat?

Kekecewaan ini semakin besar ketika melihat belum adanya arah perbaikan yang jelas dari pemerintahan Kecamatan Batahan yang baru. Pergantian pemerintahan semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan dan menghadirkan langkah pembenahan.

Baca juga:  Wabup Madina Sebut Kepahlawanan di Masa Kini Tetap Berpijak pada Pembelaan terhadap Kaum Lemah

Pemerintahan baru tidak seharusnya membiarkan persoalan lama terus berulang tanpa peta jalan penanganan yang terukur. Masyarakat membutuhkan kejelasan: apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan langkah perbaikan mulai diwujudkan?

Di tengah perubahan iklim dan kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi, ancaman bencana hidrometeorologi seharusnya menjadi perhatian serius. Pemerintah memang tidak dapat mengendalikan hujan, tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mitigasi, memperkuat sistem peringatan dini, memetakan kawasan rawan, dan merencanakan penanganan jangka panjang.

Jangan sampai ketidakpastian cuaca justru dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat terus menghadapi risiko yang sama.

Pemerintah Kecamatan Batahan harus menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawalan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait perlu mengambil langkah teknis sesuai kewenangannya, mulai dari evaluasi titik rawan banjir, kajian kondisi Sungai Bangko Batahan, hingga penyusunan program mitigasi yang terencana. Penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat setiap kali air meluap.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Karena itu, kehadiran pemerintah tidak cukup hanya terlihat ketika bencana terjadi. Perlindungan masyarakat justru harus dipersiapkan sebelum bencana datang.

Pernyataan Sikap FORMABA Peduli

Koordinator Umum FORMABA Peduli, Fadil Fauzan, menyampaikan kekecewaannya terhadap belum jelasnya tindak lanjut atas aspirasi dan komitmen yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah.

“Jujur, kami sangat menyayangkan kondisi ini. Sejak Januari 2026, kami sudah datang, menyampaikan aspirasi, melakukan kajian, dan memperoleh komitmen tertulis dari Pemerintah Kecamatan Batahan. Bahan kajian juga telah kami sampaikan kepada Bupati Mandailing Natal. Namun, banjir kembali terjadi dan masyarakat kembali menanggung dampaknya. Pertanyaan kami sederhana, yaitu ke mana tindak lanjut dari semua aspirasi dan kajian yang telah disampaikan? Jangan sampai pemerintah hanya mendengar ketika audiensi berlangsung, tetapi setelah itu aspirasi masyarakat kehilangan arah dan tidak jelas realisasinya. Masyarakat tidak membutuhkan janji yang terus diulang, melainkan langkah nyata yang bisa dirasakan,” tegas Fadil Fauzan dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Baca juga:  Hari Keempat Pencarian Tamrin yang Hanyut di Sungai Batang Natal Madina, Tim SAR Perluas Jangkauan Penyisiran

Sementara itu, Koordinator Lapangan FORMABA Peduli, Zilgio Winata, menyoroti belum terlihatnya arah pembenahan yang jelas, termasuk dari pemerintahan Kecamatan Batahan yang baru.

“Kami juga menyayangkan belum adanya kejelasan arah perbaikan dari pemerintahan Kecamatan Batahan yang baru. Seharusnya pergantian pemerintahan menjadi kesempatan untuk membenahi persoalan yang selama ini belum terselesaikan, bukan justru membiarkannya terus berulang. Jangan sampai masyarakat setiap tahun harus menghadapi banjir, sementara langkah pencegahan dan penanganannya tidak memiliki kejelasan. Kami ingin melihat keseriusan pemerintah melalui program, koordinasi, dan tindakan yang terukur. Bagi kami, persoalan ini bukan sekadar agenda audiensi, melainkan menyangkut keselamatan, tempat tinggal, dan kehidupan masyarakat Batahan,” tegas Zilgio Winata.

FORMABA Peduli Menuntut

Atas kondisi tersebut, FORMABA Peduli menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kecamatan Batahan dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal:

  1. Pemerintah Kecamatan Batahan segera memberikan penjelasan dan laporan tertulis mengenai realisasi komitmen audiensi 21 Januari 2026, termasuk tindak lanjut atas tenggat 14, 30, dan 60 hari kerja.
  2. Pemerintah Kecamatan Batahan yang baru segera menunjukkan arah pembenahan dan langkah konkret dalam menangani persoalan banjir, termasuk mengawal aspirasi masyarakat kepada pemerintah kabupaten.
  3. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui BPBD dan OPD terkait segera menindaklanjuti bahan kajian yang telah disampaikan FORMABA Peduli dengan melakukan evaluasi dan kajian teknis terhadap kawasan rawan banjir di Kecamatan Batahan.
  4. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyusun dan merealisasikan program mitigasi jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk penanganan Sungai Bangko Batahan berdasarkan kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Pemerintah Kecamatan Batahan dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memastikan pendataan kerusakan, pemulihan masyarakat terdampak, penguatan sistem peringatan dini, serta keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan banjir.
  6. Kedua tingkatan pemerintahan membuka ruang evaluasi dan komunikasi bersama FORMABA Peduli serta masyarakat terdampak agar aspirasi yang telah disampaikan tidak kembali berhenti sebagai dokumen.
Baca juga:  Pria Lanjut Usia Diduga Hanyut di Sungai Batang Natal Madina, Operasi SAR Dihentikan Sementara Akibat Hujan Deras

FORMABA Peduli menegaskan bahwa audiensi bukanlah kegiatan seremonial untuk sekadar mencatat kehadiran dan mengumpulkan tanda tangan komitmen. Audiensi merupakan ruang pertanggungjawaban antara masyarakat dan pemerintah.

Ketika aspirasi telah disampaikan, kajian telah diserahkan, dan komitmen telah ditandatangani, maka pemerintah berkewajiban memberikan kejelasan mengenai tindak lanjutnya.

“Kami menyayangkan apabila suara masyarakat hanya mendapatkan perhatian ketika pertemuan berlangsung, tetapi tidak memperoleh kepastian setelahnya. Kami juga menyayangkan jika pemerintahan yang baru belum menunjukkan arah pembenahan terhadap persoalan yang telah lama dirasakan masyarakat. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu, sementara banjir datang lebih cepat daripada realisasi komitmen pemerintah,” FORMABA Peduli menekankan.

Jika tidak terdapat kejelasan tindak lanjut dan pertanggungjawaban, FORMABA Peduli akan terus mengawal persoalan ini melalui langkah advokasi lanjutan secara kritis, konstruktif, damai, dan konstitusional. (SN11)