SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan unsur dugaan makar atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Temuan unsur pidana makar tersebut membuat penyidik Mabes Polri resmi meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kendati demikian, Johnny belum merinci lebih jauh mengenai substansi dugaan makar tersebut.
Indikasi permufakatan jahat ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Pada saat itu, Suyudi menyatakan bahwa lembaganya masih memerlukan waktu untuk melakukan pendalaman mendalam.
Empat Perwira Tinggi Ditetapkan Tersangka
Dalam pusaran kasus ini, Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercatat sebagai salah satu dari keempat tersangka tersebut.
Tiga tersangka lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan rekam jejak jabatannya, Irjen Ahrie Sonta menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri; Irjen Eko Hadi Santoso merupakan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri; sedangkan Irjen Slamet Uliandi adalah mantan Kadiv TIK Polri.
Listyo Sigit diduga kuat bertindak sebagai pemberi perintah, pihak yang menentukan target penyadapan, sekaligus penerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan ketiga perwira tinggi tersebut.
Selain menerapkan pasal berlapis terkait penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal, penyidik Polri menerbitkan laporan tambahan atas dugaan tindak pidana makar.
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE.
Jadwal Sidang Etik Eks Kapolri
Beriringan dengan proses pidana yang berjalan, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sejak pekan lalu mulai menggelar rangkaian sidang etik terhadap para tersangka secara tertutup.
Khusus untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KKEP menjadwalkan sidang etik akan digelar pada pekan depan.
“Itu dijadwalkan minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan kepada kawan-kawan media,” ucap Irjen Johnny Eddizon Isir.
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mempublikasikan daftar nama ketua dan anggota majelis hakim yang akan memimpin jalannya sidang etik tersebut. (SN08)