Polisi Bilang Pembuktian Dugaan Makar Terhadap Prabowo Tak Sederhana, Libatkan Kompolnas dan Kejagung Gelar Perkara Besok!

SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan pembuktian dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto tidaklah sederhana. Kepala Dittipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, kejahatan terhadap keamanan negara memiliki tingkat kerumitan tersendiri.

“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana,” ujar Susatyo di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Susatyo, penyidik harus membuktikan tiga unsur utama dalam dugaan makar tersebut. Ketiga unsur itu adalah adanya pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan makar. Unsur-unsur ini menjadi fokus penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.

“Karena ini adalah kejahatan serius,” kata dia.

Untuk menjaga proses penyidikan sesuai prosedur, penyidik menggelar perkara secara internal pada Kamis ini. Polri juga mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawasi jalannya proses tersebut.

Langkah itu dilakukan agar penanganan perkara tidak dipengaruhi subjektivitas penyidik.

Baca juga:  MPR RI Undur Sidang Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden ke 9 Desember 2026

Susatyo menuturkan seluruh pemeriksaan dilakukan secara by document. Informasi yang beredar, termasuk di media sosial, diterima, didalami, lalu disesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada.

Setelah gelar perkara internal, Bareskrim berencana menggelar ekspos bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026 mendatang.

Susatyo menyebut koordinasi dengan kejaksaan sudah berjalan sejak laporan polisi diterbitkan. Penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan menerima jaksa yang menangani perkara ini.

“Kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,” ucap Susatyo.

Berawal dari Penyadapan Ilegal, Belum Ada Tersangka Makar

Kasus dugaan makar ini berbeda dengan perkara penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Baca juga:  Hari ini , Ayo Ikuti Secara Online, Kementerian Perdagangan Gelar Sarasehan Jasa Perdagangan 2026, Simak Caranya!

Meski demikian, Susatyo menyebut perkara makar berawal dari pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. Sebaliknya, dalam kasus penyadapan ilegal sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi TIK Polri Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.

Keempatnya juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka, antara lain:

  • Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
  • Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
  • Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun.
  • Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Baca juga:  Mekanisme Konstitusional Sidang MPR: Paska Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden

Secara etik, Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. (SN08)

Berita Terkait

Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi, Ini Hasil Surveinya

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden...

SKPI-KNPI Sumut Gelar Webinar Bahas Hal Kreatif dan Inovatif di Tengah Wabah

PUBLIKA.CO.ID - Sekolah Kebangsaan Pemuda Indonesia (SKPI) bekerjasama dengan...

Menang Dalam Gugatan, Evi Novida Ginting Kembali Bekerja Sebagai Anggota KPU RI

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Mulai hari ini, Senin (24/08/2020),...

Gerindra: 2 Kandidat Gantikan Gibran, Istana Utamakan Eksekutor Ulung dan Sinergi Kabinet

SumutNews.co,JAKARTA — Teka-teki mengenai figur calon wakil presiden pengganti...

Kaldera Toba Resmi Terima Logo UNESCO

SUMUTNEWS.CO - Medan | Badan Pengelola - Geopark Kaldera...

Berita Terbaru