SumutNews.JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi perihal penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Keputusan tersebut langsung membawa konstelasi politik nasional pada persoalan mekanisme suksesi. Siapa yang akan mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut?
Secara hukum ketatanegaraan, aturan main mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi memandatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti.
Lebih lanjut, detail tahapan pemilihan di parlemen diperinci melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46. Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme pemilihan dijabarkan sebagai berikut:
Pengusulan Nama oleh Presiden (Pasal 46 ayat 2): Presiden diwajibkan menyampaikan 2 (dua) orang calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan administratif kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilangsungkan.
Pernyataan Kesiapan (Pasal 46 ayat 4): Kedua kandidat wajib hadir secara langsung di hadapan sidang paripurna MPR untuk menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum proses pemungutan suara.
Mekanisme Suara Terbanyak (Pasal 46 ayat 5): Sidang paripurna kemudian melakukan pemungutan suara, di mana calon yang memperoleh suara terbanyak sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden baru.
Ketentuan Suara Sama (Pasal 46 ayat 6 & 7): Jika perolehan suara kedua calon imbang, pemilihan diulang satu kali lagi. Apabila hasilnya tetap sama, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memilih salah satu di antara dua calon tersebut.
Kemungkinan Presiden Usulkan 1 Nama dan Proses Komunikasi Politik
Di balik prosedur administratif yang diatur ketat oleh undang-undang, konstelasi di tingkat elite mulai menghangat. Pengamat Politik, Praktisi dan Penggiat Konservasi Alam, Rasyid Assaf Dongoran mengatakan bahwa pengusulan dua nama sering kali tidak berarti persaingan ketat yang terbuka.
Seringkali, dinamika mengerucut pada kesepakatan informal di mana salah satu figur dipersiapkan sebagai calon utama, sementara satu nama lainnya disodorkan guna melengkapi formalitas hukum.
Oleh karena itu, proses lobi dan komunikasi politik antara Istana dan partai-partai politik pengusung di parlemen menjadi kunci krusial. Sebelum berkas resmi diserahkan ke pimpinan MPR, tarik-menarik kepentingan antarpenguasa koalisi diprediksi bakal intensif guna mencapai mufakat ihwal siapa figur paling ideal yang akan mendampingi kepala negara hingga akhir masa jabatan. “Hal ini membutuhkan kebesaran hati seluruh partai koalisi agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga,” ujar Rasyid kemarin malam.
Hingga berita ini diturunkan, dinamika politik di Senayan dan Istana masih terus bergulir, menanti langkah lanjutan pemerintah dalam menyodorkan kandidat pengganti kursi wakil presiden sesuai koridor hukum yang berlaku. (SN06)