SUMUTNEWS.CO, MEDAN — Ada pemandangan yang berbeda di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Kamis, 12 November 2026. Puluhan perempuan yang berstatus sebagai istri kepala dinas dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) duduk menyimak paparan serius mengenai pencegahan korupsi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tampaknya sadar bahwa pencegahan rasuah tidak cukup hanya lewat penindakan hukum atau aturan birokrasi di atas kertas.
Benteng pertahanan paling fundamental justru harus ditarik mundur hingga ke ruang-ruang domestik: keluarga.
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk Perempuan Indonesia Berintegritas, Pemprov Sumut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menyulam kesadaran kolektif bahwa korupsi bisa dicegah lewat keteladanan dari rumah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, yang membacakan sambutan gubernur, menegaskan pentingnya posisi strategis perempuan.
Menurutnya, perempuan tidak sekadar pendamping, melainkan penggerak utama perubahan mental di masyarakat.
“Kehadiran KPK bersama para tokoh dan organisasi perempuan hari ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam keluarga dan lingkungan sosial,” ujar Basarin di hadapan para peserta.
Bagi Pemprov Sumut, pelibatan ini bukan sekadar seremoni. Dengan populasi perempuan di Sumut yang menyentuh angka 7,8 juta jiwa, serta ditopang jaringan organisasi mapan seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan yang mengakar hingga ke tingkat desa, potensi mobilisasi nilai integritas dinilai sangat masif.
Basarin mengingatkan, menjaga integritas adalah kerja kolektif. Ia mendorong agar kebiasaan hidup sederhana dan keberanian menolak “sesuatu yang bukan hak” dibudidayakan mulai dari lingkup keluarga terkecil.
“Kita ingin perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penjaga nilai-nilai kejujuran,” imbuhnya.
Sentilan KPK: Integritas Bukan Sekadar Nasihat Lisan
Pendekatan pencegahan berbasis keluarga ini mendapat dukungan penuh dari lembaga antirasuah. Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, yang hadir dalam acara tersebut, mengingatkan bahwa anak-anak dan anggota keluarga menyerap nilai integritas bukan dari retorika lisan, melainkan dari praktik keteladanan harian.
KPK, kata David, secara konsisten mendorong agar sembilan nilai utama antikorupsi ditanamkan sejak dini di rumah. Sembilan nilai tersebut meliputi: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Ketika para istri pejabat dan kaum ibu di tingkat tapak sudah memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, rantai perilaku koruptif diyakini akan lebih sulit menembus benteng keluarga. Dari meja makan dan ruang keluarga di Medan inilah, ikhtiar membendung rasuah di tanah Sumatra mulai diuji. (SN06)