SUMUTNEWS.CO, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menggenjot akselerasi pembangunan melalui penguatan jejaring kemitraan. Tercatat hingga akhir Oktober 2026, jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut melonjak tajam hingga 38 kerja sama, atau naik 100% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 18 kerja sama.
Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Ahmad Yamin, mengungkapkan bahwa langkah strategis ini diambil demi mewujudkan visi-misi pembangunan daerah yang tidak bisa dikerjakan sendirian.
“Kita tahu saat ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu kolaborasi dengan semua pihak. Solusi terbaiknya adalah melalui kerja sama yang memiliki peran sangat strategis untuk melaksanakan pembangunan,” ujar Yamin saat temu pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/11/2026).
Perluas Jejaring Antar-Daerah hingga Internasional
Yamin menjelaskan, pihaknya berperan aktif mengoordinasikan potensi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para pemangku kepentingan (stakeholder), hingga pihak swasta untuk bersama-sama membangun Sumut.
Tidak hanya fokus pada lingkup lokal dan antardaerah, Pemprov Sumut juga aktif memperluas kerja sama kawasan tingkat regional, termasuk keterlibatan aktif dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) beberapa bulan lalu.
Terapkan Klausul Tegas: “Anti-Mangkrak”
Guna memastikan setiap nota kesepakatan tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas, Pemprov Sumut kini menerapkan standar pengawasan yang jauh lebih ketat.
Setiap dokumen kerja sama dibekali dengan klausul batas waktu enam bulan. Artinya, setelah tahap pengadaan, instansi atau pihak terkait wajib menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang konkret.
Sebagai contoh nyata kolaborasi produktif yang berjalan lancar, Yamin mencontohkan RS Jiwa yang menjalin kerja sama dengan berbagai universitas negeri maupun swasta, baik di dalam maupun luar Medan. PKS tersebut berfungsi sebagai payung hukum bagi mahasiswa kedokteran untuk menjalani praktik sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan kesehatan.
Melalui tren positif kenaikan angka kerja sama ini, Pemprov Sumut optimis pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik di berbagai sektor akan tercapai lebih cepat. (SN25)