Sumutnews.co, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Dalam keterangannya usai pertemuan pada Kamis, 12 November 2026, Yusril menegaskan bahwa langkah mundur yang diambil oleh Gibran tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, surat pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran murni merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat seketika.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini sifatnya pernyataan berhenti. Kalau menyatakan berhenti itu tidak memerlukan konsen atau persetujuan dari pihak lain karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa mekanisme tata negara selanjutnya akan merujuk pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus bersidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Terkait motif di balik keputusan tersebut, Yusril menyebutkan bahwa alasan pengunduran diri Gibran bersifat pribadi serta memerhatikan dinamika dan diskursus yang berkembang di tengah masyarakat. Kendati demikian, ia tidak merinci lebih jauh substansi dari alasan tersebut.
“Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres, dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri,” pungkasnya. (SN08)