SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Keputusan strategis tersebut diambil dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait antisipasi bencana hidrometeorologi dan pemulihan pascabencana yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (9/11/2026) kemarin malam.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengonfirmasi bahwa seluruh sektor fisik terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini proses pemulihannya telah mendekati rampung.
Untuk memastikan keberlanjutan pemulihan jangka panjang, pemerintah merancang master plan pembangunan infrastruktur yang didukung penuh oleh pembiayaan negara.
“Rencana induk ini dilakukan untuk tiga tahun, 2026, 2027, dan 2028, dan telah disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo. Ini direkap dari usulan seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah,” ujar Tito usai rapat di Istana Merdeka, Senin malam (9/11/2026).
Tito merinci, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memetakan usulan tersebut menjadi 11.520 kegiatan riil di lapangan.
Sektor yang disasar meliputi rekonstruksi konektivitas jalan dan jembatan, normalisasi alur sungai, pembangunan kembali gedung sekolah, hingga hunian warga yang rusak akibat bencana.
Di samping kucuran anggaran pembangunan, Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus bagi kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Regulasi ini memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk kembali menetapkan status tanggap darurat secara cepat apabila bencana susulan terjadi sewaktu-waktu.
“Langkah ini bertujuan mempermudah gerak cepat pemerintah daerah dalam menangani situasi darurat tanpa terbebani hambatan administrasi yang panjang,” tegas Tito.
Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026–Februari 2027
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengingatkan potensi ancaman hidrometeorologi basah seiring masuknya musim penghujan yang puncaknya diproyeksikan terjadi pada rentang Desember 2026 hingga Februari 2027.
Meski curah hujan diprediksi berada pada parameter normal klimatologis 30 tahunan, intensitasnya berpotensi tinggi dengan durasi waktu yang lebih padat, sehingga rentan memicu banjir dan tanah longsor.
Merespons potensi tersebut, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menuntaskan normalisasi terhadap 137 aliran sungai di berbagai daerah rawan.
Guna memitigasi risiko genangan di kawasan yang proyek normalisasinya masih berjalan, BMKG bersama BNPB menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui dua strategi teknis yakni menjatuhkan hujan sejak dini di wilayah hulu perairan yang aman, serta penyemaian bahan khusus dan kapur tohor untuk mencegah kondensasi awan hujan ekstrem. (SN08)