M. Lokot Nasution Gelar Sarasehan Kebangsaan di Medan Tembung, Bahas Tugas Dan Wewenang MPR RI Dalam Menjaga Stabilitas Ketatanegaraan

SUMUTNEWS.CO, Medan – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M. Lokot Nasution, menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan pada Jumat, 6 November 2026, bertempat di Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, M. Lokot Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara menyampaikan materi bertajuk “Memahami Tugas, Fungsi, dan Wewenang MPR RI dalam Menjaga Stabilitas Ketatanegaraan”. Materi ini membahas pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus peran konstitusi sebagai landasan dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pemaparannya, M. Lokot Nasution menjelaskan bahwa MPR RI memiliki kedudukan dan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa kewenangan tersebut meliputi mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menjalankan kewenangan konstitusional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemahaman terhadap tugas dan fungsi MPR RI menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran konstitusional masyarakat. Stabilitas ketatanegaraan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarlembaga negara, tetapi juga membutuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menghormati konstitusi, memahami mekanisme demokrasi, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Baca juga:  Jenderal Maraden Panggabean Pahlawan Nasional, Wagub Surya: Kebanggaan Sumut

Ia juga menekankan bahwa kehidupan demokrasi harus berjalan dalam koridor konstitusi. Perbedaan pandangan politik, kepentingan, maupun aspirasi di tengah masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa, dengan tetap mengedepankan persatuan, dialog, dan kepentingan bangsa.

“Memahami MPR RI bukan hanya tentang mengetahui lembaga negara dan kewenangannya, tetapi juga bagaimana kita sebagai masyarakat memahami konstitusi, menghargai proses demokrasi, serta ikut menjaga persatuan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap M. Lokot Nasution dalam penyampaian materinya.

Kegiatan sarasehan berlangsung dengan suasana hangat, terbuka, dan penuh antusiasme. Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.

Sejumlah peserta tampak aktif mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Diskusi berkembang ketika masyarakat mulai menyoroti hubungan antara kewenangan MPR RI dengan lembaga negara lainnya, peran MPR dalam menjaga konstitusi, hingga bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di tengah dinamika politik nasional.

Baca juga:  BKP 2027, Bobby Nasution Siapkan Rp450 Miliar ke APBDesa: Minggu Depan Kades mulai dikumpulkan se-Sumut

Salah seorang peserta dari kalangan mahasiswa mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan MPR RI dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menjaga agar penyelenggaraan negara tetap sesuai dengan konstitusi. Menanggapi hal tersebut, M. Lokot Nasution memberikan penjelasan mengenai pembagian kewenangan antarlembaga negara pasca-amandemen UUD 1945. Ia menegaskan bahwa setiap lembaga negara memiliki kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi, sehingga mekanisme ketatanegaraan harus berjalan berdasarkan prinsip konstitusionalisme dan keseimbangan kekuasaan.

Pertanyaan lainnya datang dari tokoh masyarakat yang menyoroti bagaimana peran masyarakat dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan ketika terjadi perbedaan pandangan politik di tengah kehidupan sosial. Menjawab pertanyaan tersebut, M. Lokot menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran penting melalui partisipasi demokratis, sikap saling menghormati, serta komitmen untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan.

Interaksi semakin dinamis ketika beberapa peserta lainnya turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya pendidikan politik dan pemahaman konstitusi, khususnya bagi generasi muda. M. Lokot Nasution merespons berbagai pertanyaan tersebut secara langsung dan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga materi ketatanegaraan yang sebelumnya bersifat konseptual dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Baca juga:  Pagi Hari ini, Gugatan Suket SMA Wapres Gibran Berlanjut di PTUN Jakarta

Dialog dua arah tersebut mencerminkan tingginya perhatian peserta terhadap persoalan kebangsaan. Tidak hanya menjadi ruang penyampaian informasi, sarasehan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperluas wawasan, dan berdiskusi secara terbuka mengenai masa depan demokrasi Indonesia.

Melalui kegiatan ini, M. Lokot Nasution berharap masyarakat semakin memahami keberadaan dan kewenangan MPR RI serta memiliki kesadaran untuk turut menjaga konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan generasi muda, untuk terus meningkatkan literasi politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mengambil bagian dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sarasehan Kebangsaan di Kelurahan Bandar Selamat ini menjadi salah satu ruang edukasi konstitusi dan dialog kebangsaan yang mempertemukan wakil rakyat dengan masyarakat secara langsung. Diharapkan, pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang berlandaskan konstitusi, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Berita Terkait

Badan Gizi Nasional dan DPR RI Terus Kebut Sosialisasi Program MBG di Sumut

SUMUTNEWS.CO, LABUHANBATU UTARA - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional...

F-PKS Minta Peristiwa Ambruknya Jembatan Taman Cadika Jadi Pelajaran Berharga

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Fraksi PKS DPRD Medan meminta peristiwa...

Camat Usulkan Perda Kepling Direvisi

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Camat usulkan Perda No. 9...

Peringatan HUT ke-70 Tapsel, Wagubsu : Jadikan Momentum Refleksi Perbaikan ke Depan

SUMUTNEWS.CO - Sipirok - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara...

APBD Sumut 2026 Diproyeksikan Rp 11,6 T, Fokus 5 Prioritas Pembangunan

SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad...

Berita Terbaru