Panggung politik yang paling disoroti di republik ini adalah menyangkut posisi pemimpin tertinggi, yakni presiden dan wakil presiden. Kedua jabatan ini diperoleh melalui proses pemilu yang memuat dinamika dengan aneka variabel pengaruh yang amat sulit diverifikasi apakah memang terselenggara melalui prinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia. Meski berbagai lapisan dan tahapan sudah dibuat untuk menapis kecurangan dan pembohongan, selalu saja ada celah untuk rekayasa tak semestinya.
Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada 2024 yang selanjutnya berkuasa sampai dua tahun, masih menyisakan ingatan publik tentang Keputusan No. 90/2023 Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman (paman Gibran) untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres dari segi syarat kecukupan umur. Ihwal mengubah klausul hukum ini kemudian tidak jadi soal berkepanjangan; bahkan, Prabowo dan Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu dan dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 2024.
Namun kemudian, posisi Wapres Gibran ternyata digugat karena ketiadaan ijazah SMA atau yang sederajat sebagai syarat pendidikan paling rendah ketika mendaftarkan diri sebagai cawapres. Gugatan ini disidangkan dan melahirkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 6 Oktober 2026 dalam Surat No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menemukan tak adanya bukti tentang keberadaan ijazah SMA atau yang sederajat. Lalu, disusul dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang dibacakan tanggal 30 Oktober 2026 bernomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) dari Kementerian Dikdasmen adalah batal demi hukum dan harus dimusnahkan. Putusan kedua lembaga hukum ini ditafsirkan bahwa Gibran sejak awal memang tak memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres, karena itu mendorong proses munculnya hak menyatakan pendapat DPR terhadap posisi Gibran sebagai wapres. Menariknya, pada saat yang hampir bersamaan, muncul berita ditangkapnya Listyo Sigit Prabowo —yang dulu diangkat sebagai kapolri oleh bekas Presiden Jokowi— karena tindakan penyadapan telepon Presiden Prabowo. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa penyadapan ini harus didakwa sebagai tindakan makar terhadap presiden sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman mati.
Walhasil, diksi suket dan makar jadi populer dalam aneka berita media massa. Pada minggu kedua, tepatnya tanggal 11 November, publik menerima pula berita media bahwa Gibran menyampaikan surat kepada ketua MPR yang isinya berhenti sebagai wapres. Bagi sebagian besar masyarakat politik Indonesia, surat berhenti sebagai wapres ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu karena menganggap bahwa hal tersebut memang sudah seharusnya. Apalagi, DPR bermaksud segera menggelar sidang paripurna memakzulkan Wapres Gibran setelah 120 orang anggota mewakili 8 fraksi sudah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat atas putusan MA yang berkaitan dengan Gibran.
Dalam konteks ini, adalah sangat menarik untuk memahami bahwa surat berhenti Gibran ini merupakan suket makar juga. Maksudnya, Gibran telah mengirimkan surat pribadi kepada pribadi Ketua MPR Achmad Muzani untuk berhenti sebagai wapres atas permintaan sendiri. Tidak ada penjelasan secara spesifik tentang apa yang jadi alasan yang bersangkutan untuk berhenti, padahal ia mendaftar sebagai cawapres, ikut pemilu dan menang, dilantik sebagai wapres, serta telah memegang jabatan wapres selama dua tahun dengan segala fasilitasnya. Semuanya itu memerlukan biaya luar biasa besar yang dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 280-an juta orang.
Dengan surat berhenti yang dibacakan oleh Achmad Muzani, Gibran bisa saja dapat dianggap telah berupaya menggulingkan wapres atas permintaan sendiri. Surat pribadi kepada pribadi Ketua MPR dapat pula dianggap sebagai ikhtiar melibatkan pribadi Ketua MPR secara inkonstitusional. Motif utama Gibran melakukan tindak penggulingan wapres melalui suket makar adalah untuk mengelabui rakyat agar ia tidak diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Tindakan licik penuh siasat politik ini memanfaatkan celah hukum bahwa tak ada aturan yang jelas tentang konsekuensi apa pun jika berhenti sebagai wapres.
Menyikapi siasat politik ini, DPR semestinya harus tetap melanjutkan proses pelaksanaan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan Gibran sebagai wapres, agar rakyat benar-benar percaya bahwa republik ini adalah negara hukum. Bukan negara yang hukumnya bisa diutak-atik oleh sesiapa pun yang punya kuasa. Dengan demikian, karena Gibran dilantik oleh MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat, maka MPR pula yang harus memberhentikan Gibran sebagai wapres secara tidak hormat. Jika Gibran terbukti melakukan makar terhadap wapres, bukan mustahil yang bersangkutan dapat didakwa pula dengan sanksi terberat berupa hukuman mati.
Bagaimana bisa Gibran bisa sesukanya berhenti tanpa alasan yang jelas, lalu masih mendapat uang pensiun berikut tunjangan lainnya, yang semuanya dibiayai pula oleh rakyat? Karena itu, suket makar Gibran terhadap wapres harus disikapi dengan berbasiskan keadilan atas hak-hak politik rakyat banyak. Bukan semata mempertimbangkan kepentingan elit-elit politik yang gila kekuasaan, lalu ketika dilantik pura-pura bersumpah di atas kitab suci agamanya. Mereka semua ini, menurut jenderal pensiunan Luhut Binsar Pandjaitan dalam tayangan siniar, adalah pembohong yang tak bisa dipercaya.
(rajidt_malley)