Oleh: S Purwadi Mangunsastro
Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara
Eskalasi politik kontemporer kita kian brutal. Mulai dari indikasi penyalahgunaan instrumen keamanan untuk menjegal lawan politik, hingga keterlibatan oligarki parlemen dalam pembajakan regulasi. Segala cara dihalalkan atas nama kekuasaan. Apa yang terjadi hari ini adalah potret nyata kebangkrutan moral elite—sebuah sinyal merah bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Ketika energi bangsa habis terkuras oleh polemik legitimasi dan konflik internal para penguasa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan.
Jika dirunut lebih dalam, carut-marut ini bukanlah fenomena instan, melainkan ekses destruktif dari sistem politik yang lahir dari rahim UUD hasil amendemen 1999–2002. Rangkaian amendemen pasca-Reformasi tersebut—yang menyisakan Pembukaan UUD 1945 namun merombak total batang tubuhnya—menjadi titik mula kemunduran bangsa yang kian masif. Tentu kita harus objektif: konstitusi bukanlah satu-satunya faktor tunggal. Keruntuhan moral elite, budaya politik koruptif, lemahnya penegakan hukum, dan syahwat pragmatisme para aktor politik turut andil memperparah keadaan.
Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa desain konstitusi pasca-amendemen bertindak sebagai katalis utama (enabling factor) yang menyediakan panggung legal bagi suburnya pragmatisme transaksional tersebut. Situasi kritis ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa bangsa ini wajib segera menghentikan eksperimen politik liberal, lalu mengambil langkah konkret untuk kembali ke khittah orisinalnya.
Konsekuensi logis dari eksperimen liberal tersebut berdampak langsung pada jantung pertahanan ideologi kita. Ketika fondasi dasar negara yang dirumuskan oleh para Founding Fathers diamputasi melalui empat tahapan amendemen, kita sebenarnya sedang mencabut ruh dan jiwa dari Pancasila itu sendiri. Demokrasi musyawarah-mufakat yang tertuang dalam Sila Keempat kini disulap menjadi demokrasi transaksional-prosedural.
MPR yang awalnya memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya—sebagai penjelmaan seluruh elemen bangsa termasuk utusan golongan dan daerah—kini dipreteli fungsinya hingga tak lebih dari sekadar stempel formalitas politik. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi bertumpu pada hikmat kebijaksanaan, melainkan pada kekuatan modal dan logistik kapital. Inilah yang memicu disintegrasi moral, baik di tubuh institusi penegak hukum maupun birokrasi, yang kini rentan dipolitisasi demi kepentingan faksi tertentu.
Kendati demikian, dalam mengadvokasi kembalinya UUD 1945 Asli, kita tidak boleh terjebak pada romantisme buta seolah teks tersebut adalah dokumen tanpa cacat. Sejarah mencatat secara jernih bahwa di bawah payung UUD 1945 Asli, Indonesia pernah tergelincir ke dalam era otoritarianisme, baik Demokrasi Terpimpin Orde Lama maupun Rezim Sentralistik Orde Baru. Ketiadaan rincian mekanisme kontrol kekuasaan (checks and balances) dalam naskah asli kala itu terbukti memicu pemusatan kekuasaan yang berujung pada krisis multidimensional.
Oleh karena itu, gagasan kembali ke UUD 1945 Asli hari ini bukanlah sebuah langkah mundur untuk mereplikasi absolutisme masa lalu. Sebaliknya, ini adalah langkah pemurnian: kembali ke struktur aslinya, namun dengan kesadaran baru untuk menutup celah-celah diktatorisme tersebut melalui penguatan sistem kontrol yang demokratis tanpa merusak sendi musyawarah mufakat.
Upaya pemurnian ini mendesak karena konstitusi hasil amendemen telah gagal menciptakan stabilitas nasional jangka panjang akibat sifatnya yang inheren dengan ruang pragmatisme politik. Sistem adopsi Barat ini terbukti tidak selaras dengan nilai luhur dan kepribadian asli bangsa. Oleh karena itu, jalan hukum darurat melalui Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli menjadi kompas penyelamat yang tersisa.
Namun, kita juga harus menyadari bahwa langkah sosiopolitik ekstrem seperti dekrit tentu memicu pertanyaan besar terkait legalitas formal dan risiko hukum. Dekrit adalah tindakan hukum darurat (state of emergency) yang tidak boleh lahir dari insting kekuasaan anarkis ataupun sekadar menunggu kemauan politik (political will) penguasa melalui intervensi top-down. Agar tidak memicu krisis legitimasi baru atau gesekan horizontal, lokus perjuangan harus digeser pada penggalangan kedaulatan rakyat (popular sovereignty) secara bottom-up.
Konsensus nasional ini wajib diwadahi melalui Gerakan Konstitusional Rakyat yang inklusif, yang mempertemukan elemen riil bangsa: TNI-Polri, organisasi keagamaan, akademisi, masyarakat adat, entitas kerajaan – kesultanan, hingga kekuatan moral penyeimbang. Gerakan ini bekerja sebagai forum deliberasi yang sah untuk merumuskan draf adendum penyempurnaan UUD 1945 Asli sebelum hukum darurat dinyatakan. Dengan menempatkan draf konseptual pembatasan kekuasaan di tangan rakyat, masyarakat sipil bertindak sebagai jangkar legitimasi sosiologis yang memaksa pemegang otoritas tunduk pada kehendak darurat yang demokratis, sehingga pemurnian konstitusi berjalan aman tanpa melahirkan otoritarianisme baru.
Melalui jangkar kedaulatan rakyat inilah, kita dapat kembali ke sistem orisinal yang telah disempurnakan oleh kesadaran zaman: sebuah tatanan di mana ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 33), dan haluan negara ditentukan oleh musyawarah mufakat, bukan oleh dikte pasar atau intervensi kepentingan asing. Sudah saatnya kita mengakhiri kolonialisme sistemik ini, membersihkan ego sektoral kelompok, dan berani pulang ke rumah besar Proklamasi demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
Tentu saja, gagasan kembali ke UUD 1945 Asli ini tidak dimaksudkan sebagai doktrin tunggal yang kaku. Gagasan ini ditulis sebagai sebuah pemantik dan undangan terbuka bagi seluruh komponen bangsa—para ahli hukum tata negara, aktivis, politisi, hingga masyarakat sipil luas—untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih kaya, kritis, dan komprehensif mengenai arah reformasi konstitusi Indonesia ke depan. Jalan mana pun yang nantinya dipilih, ia harus bermuara pada satu tujuan: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat yang sejati.(sp.official.081126).