SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara (Sumut) resmi menyepakati kenaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing sebesar Rp10,5 miliar. Kesepakatan ini diambil dalam rapat sinkronisasi dan finalisasi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (19/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPRD Sumut Ihwan Ritonga. Dari pihak eksekutif, hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor selaku Ketua TAPD bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Timur Tumanggor menjelaskan, angka tersebut muncul setelah proses sinkronisasi beberapa pekan terakhir serta penyerapan aspirasi dari komisi-komisi DPRD Sumut.
“Rancangan KUA-PPAS 2027 yang kita bahas sebelumnya sebesar Rp12.096.934.629.310. Setelah kita lakukan finalisasi dan sinkronisasi, pendapatan daerah menjadi Rp12 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp10.500.000.000,” kata Timur di hadapan peserta rapat.
Tambahan pendapatan Rp10,5 miliar tersebut ditopang oleh tiga pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni:
Butir Retribusi daerah: naik Rp5,5 miliar
Butir Pajak daerah: naik Rp4 miliar
Butir Lain-lain PAD yang sah: naik Rp1 miliar
Seiring kenaikan pendapatan, total belanja daerah ikut terkoreksi naik Rp10,5 miliar—dari kisaran Rp12,221 triliun menjadi sekitar Rp12,232 triliun. Sementara itu, proyeksi pendapatan transfer masih mengacu pada surat Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, begitu juga dengan pos lain-lain pendapatan yang sah.
Pergeseran Anggaran dan Penataan OPD
Di sisi belanja, terjadi pula realokasi internal antara belanja operasi dan belanja transfer. Belanja operasi dipangkas Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer—khususnya Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)—ditambah Rp60,5 miliar.
Untuk postur pembiayaan TA 2027, penerimaan pembiayaan dipatok Rp125 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan neto tercatat Rp125 miliar dengan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berimbang (nol).
Selain angka makro anggaran, rapat juga membahas transisi organisasi dan anggaran akibat pemisahan urusan Sumber Daya Air (SDA) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk pengalihan anggaran dan 35 tenaga outsourcing.
Terkait hibah Kesejahteraan Rakyat (Kesra)—seperti bantuan rumah ibadah dan lembaga pendidikan—pencairannya akan disesuaikan aturan. Hibah yang sudah memenuhi syarat pada TA 2026 akan dicairkan sesuai ketentuan yang disepakati, sedangkan yang belum rampung persyaratannya akan dialokasikan pembayarannya pada TA 2027.
Di penghujung rapat, persetujuan akhir rekapitulasi KUA-PPAS 2027 pun disepakati bersama untuk dibawa ke tahapan penyusunan anggaran berikutnya.