Polisi Bilang Pembuktian Dugaan Makar Terhadap Prabowo Tak Sederhana, Libatkan Kompolnas dan Kejagung Gelar Perkara Besok!

SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan pembuktian dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto tidaklah sederhana. Kepala Dittipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, kejahatan terhadap keamanan negara memiliki tingkat kerumitan tersendiri.

“Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana,” ujar Susatyo di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Susatyo, penyidik harus membuktikan tiga unsur utama dalam dugaan makar tersebut. Ketiga unsur itu adalah adanya pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan makar. Unsur-unsur ini menjadi fokus penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.

“Karena ini adalah kejahatan serius,” kata dia.

Untuk menjaga proses penyidikan sesuai prosedur, penyidik menggelar perkara secara internal pada Kamis ini. Polri juga mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawasi jalannya proses tersebut.

Langkah itu dilakukan agar penanganan perkara tidak dipengaruhi subjektivitas penyidik.

Baca juga:  Rehabilitasi Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat: Prabowo Setujui Anggaran Rencana Induk 2026-2028

Susatyo menuturkan seluruh pemeriksaan dilakukan secara by document. Informasi yang beredar, termasuk di media sosial, diterima, didalami, lalu disesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada.

Setelah gelar perkara internal, Bareskrim berencana menggelar ekspos bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026 mendatang.

Susatyo menyebut koordinasi dengan kejaksaan sudah berjalan sejak laporan polisi diterbitkan. Penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan menerima jaksa yang menangani perkara ini.

“Kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,” ucap Susatyo.

Berawal dari Penyadapan Ilegal, Belum Ada Tersangka Makar

Kasus dugaan makar ini berbeda dengan perkara penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Baca juga:  Hari ini Prabowo di KTT ke-49 ASEAN: Menagih Kemandirian di Tengah Pusaran Dinamika Global

Meski demikian, Susatyo menyebut perkara makar berawal dari pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. Sebaliknya, dalam kasus penyadapan ilegal sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi TIK Polri Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.

Keempatnya juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai peran masing-masing tersangka, antara lain:

  • Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
  • Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
  • Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun.
  • Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Baca juga:  Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, AHY: Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden dan Konstitusi

Secara etik, Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. (SN08)

Berita Terkait

Kisruh Kongres HMI XXXI, Ketum Badko Malmalut: Arya Kharisma Harus Tanggungjawab

SUMUTNEWS.CO - Surabaya | Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)...

Gerakan Samsir Pohan, Hilangkan Citra Dualisme di KNPI

SUMUTNEWS.CO - Opini | Ada yang menarik setelah Ketua...

PLTA INALUM Raih 8 Penghargaan ENSIA 2026, Perkuat Praktik Industri Berkelanjutan

SUMUTNEWS.CO, Jakarta - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau...

Mengenal Badan Komunikasi Kepresidenan: Dasar Hukum, Tugas, hingga Dinamika Para Pimpinannya

SumutNews.co, Jakarta— Di tengah derasnya arus informasi digital dan...

Pemerintah Alokasikan Tambahan Rp100 Miliar per Provinsi dan Rp20 Miliar per Kabupaten, Berikut Sektor Prioritas Penggunaannya

SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Pemerintah pusat resmi mengalokasikan tambahan anggaran...

Berita Terbaru