SUMUTNEWS.CO, Jakarta — Pemerintah pusat resmi mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten. Kebijakan strategis ini digelontorkan guna mengatasi persoalan keterbatasan kapasitas fiskal di berbagai daerah di tanah air.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, intervensi anggaran dari pusat tersebut sangat mendesak mengingat masih banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan minim untuk menggerakkan roda pembangunan secara mandiri.
“Kita melihat masih banyak daerah yang kapasitas fiskalnya sangat terbatas,” ujar Tito Karnavian, Selasa (17/11/2026).
Sektor Prioritas Penggunaan Anggaran
Dengan adanya suntikan dana tambahan ini, pemerintah pusat berharap kepala daerah dapat langsung mengeksekusi program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan arah kebijakan fiskal, berikut adalah rincian lima sektor prioritas penggunaan tambahan anggaran tersebut:
- Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar
- Fokus pada perbaikan jalan dan jembatan antarkecamatan yang rusak parah untuk memperlancar arus logistik, mobilitas warga, serta membuka keterisolasian wilayah
- Penanganan Kemiskinan Ekstrem
- Mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya tunai (PKT)
- Penurunan Stunting dan Peningkatan Kesehatan
- Intervensi gizi bagi anak dan ibu hamil, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, serta peningkatan fasilitas layanan kesehatan dasar seperti Puskesmas dan Posyandu
- Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan
- Melalui operasi pasar murah berkala, subsidi distribusi pangan, serta dukungan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok
- Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
- Rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar serta menengah yang mengalami kerusakan demi pemerataan kualitas pendidikan di daerah.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi stimulus yang efektif bagi pemerintah daerah, termasuk di wilayah Sumatera Utara, untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal secara signifikan. (SN08)
