SUMUTNEWS.CO, Medan — Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam gerakan peduli lingkungan menggelar aksi peringatan Hari Keadilan Ekologis di area Car Free Day (CFD) Kota Medan, Minggu (20/9/2026).
Mengusung seruan utama “Pulihkan Sumut”, aksi ini menyoroti rentetan krisis ekologis dan iklim di Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai belum kunjung tertangani secara menyeluruh.
Staf Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut sekaligus koordinator aksi, Maulana Gultom, menegaskan bahwa peringatan ini merupakan momentum refleksi kritis atas krisis lingkungan yang terus berulang di daerah tersebut.
”Kita sama-sama tahu kalau bencana ekologis di Sumut belum beres. Di Tapanuli misalnya, belum semua korban mendapatkan hak pemulihan. Hujan intensitas ringan saja di sana sudah langsung memicu banjir kembali,” ujar Maulana di sela-sela aksi.
Maulana menilai pemerintah wajib bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah mencapai taraf kritis akibat kebijakan yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan oligarki dan eksploitasi industri.
Ia juga menyentil klaim pemerintah terkait pemulihan pascabencana yang dinilai bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
”Dalam narasi publik dan pidato pejabat negara, termasuk Presiden, kerap disampaikan seolah-olah kondisi sudah terpulihkan. Namun nyatanya, masyarakat terdampak masih terpuruk secara psikologis, ekonomi, hingga kehilangan mata pencarian,” tegasnya.
Peringatan Hari Keadilan Ekologis di Medan diisi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti kampanye edukasi dan mimbar aspirasi bagi warga yang melintas di arena CFD.
Salah seorang simpatisan aksi, Sintya Simorangkir, menyambut positif pendekatan kampanye terbuka tersebut. Menurutnya, aksi produktif ini berhasil menarik perhatian publik untuk lebih peduli pada isu-isu lingkungan.
”Aksinya menarik dan kemasannya seru, sehingga masyarakat tertarik untuk tahu lebih jauh dan mau menuliskan aspirasi mereka soal kondisi lingkungan di Indonesia,” kata Sintya.
Ia berharap WALHI terus konsisten menjadi wadah perjuangan masyarakat rentan yang paling terdampak oleh kerusakan alam, sekaligus mengedukasi publik luas agar lebih aktif menjaga kelestarian lingkungan.
Momen Deklarasi dan Gerakan Nasional
Hari Keadilan Ekologis (World Ecological Justice Day) yang diperingati setiap 20 September merupakan gagasan yang diinisiasi oleh WALHI. Deklarasi awal dicetuskan di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam agenda Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) 2025 lalu.
Gagasan ini dihadirkan sebagai wadah global untuk memperluas ruang dialog mengenai keadilan lingkungan, ketimpangan sosial, dan penanganan krisis iklim.
Pada peringatan tahun 2026 ini, agenda Hari Keadilan Ekologis difasilitasi secara serentak oleh 29 eksekutif daerah WALHI di seluruh Indonesia.
Aksi regional difokuskan untuk memotret persoalan lokal masing-masing, mulai dari konflik agraria, eksploitasi sumber daya alam, hingga pencemaran lingkungan.
Konsep keadilan ekologis menempatkan kerusakan lingkungan bukan sekadar isu teknis alam, melainkan persoalan hak asasi dan ketimpangan sosial.
Masyarakat adat dan warga lokal yang menggantungkan hidup pada tanah, hutan, serta laut kerap menjadi korban paling rentan dari praktik perusakan lingkungan.
Menutup keterangannya, Maulana mengimbau penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi nakal yang merusak ekosistem di Sumut.
”Harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap seluruh korporasi perusak lingkungan agar persoalan ekologis di Sumut ini benar-benar tuntas. Bertobatlah para penjahat lingkungan,” pungkas Maulana.