SUMUTNEWS.CO – Medan | Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba (AMPDT) berencana akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana pengembangan pariwisata Danau Toba.
Hal itu dikatakan Koordinator Aksi AMDT Ambrin Simbolon kepada Kolega.id melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/09/2020).
“Berdasarkan investigasi lapangan dan kajian yang kami lakukan, sejak tahun 2018, kita telah mengamati dan menduga ada yang salah dengan penggunaan anggaran ini, untuk itu dalam waktu dekat kita akan sampaikan dan mengundang KPK serta Kejatisu untuk melakukan penyelidikan terhadap lembaga–lembaga yang menerima anggaran atau dana pengembangan pariwisata Danau Toba,” ungkap Ambrin Simbolon.
Selain itu, Ambrin Simbolon juga akan mengundang seluruh masyarakat dikawasan Danau Toba untuk lebih aktif melakukan pengawsan terhadap penyalahgunaan anggaran pengembangan pariwisata Danau Toba.
“kita juga sangat mengharapkan dan mendorong agar masyarakat lebih aktif melakukan pengawasan agar sasaran pembangunan itu betul-betul tepat sasaran yaitu untuk pengembangan pariwisata Danau Toba dan kesejahteraan masyarakat yang ada dikawasan Danau Toba,” tuksnya.
Sementara itu, Koordinator AMPDT menerangkan Danau Toba merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yang dipersiapkan untuk mendukung produktivitas di sektor pariwisata pada tatanan normal baru (New Normal). Mereka juga mendukung upaya pemerintah pusat itu.
“Kita sangat mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah pusat dalam mengembangkan Danau Toba menjadi destinasi wisata berkelas dunia,” kata Rico Nainggolan.
Rico Nainggolan juga menuturkan bahwa anggaran triliunan rupiah sudah dikucurkan untuk Danau Toba, tetapi belum juga memiliki dampak kepada masyarakat dikawasan Danau Toba.
“Untuk tahun 2020, Kementrian PUPR itu mengalokasiskan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di KSPN Danau Toba dan lain lagi untuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), tapi belum memiliki dampak pada masyarakat dikawasan Danau Toba,” ungkapnya.
Terkhusus untuk BPODT, Rico Nainggolan mengatakan bahwa sejak dibentuknya lembaga ini pada 2016 lalu, juga tidak memberikan arti yang bermamfaat untuk pengembangan pariwisata danau toba.
“kita juga menyesalkan sangat lambatnya progress pengembangan yang dimiliki lembaga ini, padahal dana yang dikucurkan untuk BPODT sangatlah besar,” tutup Rico Nainggolan kesal.
Editor: Why