SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta. Hal ini dinilai penting karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar tidak mengalami kesulitan saat berobat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Turut hadir Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, serta Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, dan jajaran lainnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program unggulan dan prioritas di Sumatera Utara. Dengan capaian yang dinilai cukup baik, ia berharap dukungan seluruh pihak agar program tersebut dapat terus berlanjut melalui kolaborasi.
“Kami apresiasi dukungan dari semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara. Khususnya BPJS Kesehatan, mengingat ini menjadi urusan wajib bagi pemerintah kepada masyarakat,” sebut Bobby Nasution.
Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat persoalan di lapangan, seperti pengurangan jenis layanan berdasarkan penyakit dan penyebabnya. Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu Probis menjadi program utama, seiring capaian UHC di Sumut yang berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan, sehingga masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP,” tegasnya.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten/kota mengarahkan alokasi anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, sinergi pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengoptimalkan layanan kesehatan.
“Dengan begitu, anggaran yang terbatas di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung layanan ini,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara jumlah kepesertaan dan kualitas layanan. Masyarakat, kata dia, berharap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan status pasien.
“Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara merata,” pungkas Bobby Nasution.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi capaian Pemprov Sumut dalam merealisasikan program UHC dalam waktu kurang dari satu tahun sejak dicanangkan. (SN01)