SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution akan memberikan insentif tambahan kepada kepala desa yang lulus dan memperoleh sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa.
Menurut Bobby Nasution, pengalaman berbagai bencana hidrometeorologi yang melanda Sumut, termasuk banjir dan longsor pada akhir tahun 2025, menunjukkan pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menghadapi kondisi darurat. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan korban jiwa dan berdampak pada sejumlah daerah di Sumut.
“Kita akan beri insentif kepada Kepala Desa yang dinyatakan lulus dan bersertifikat (Pertolongan di Permukaan Air Basarnas), bila kita tidak bisa mencegah terjadinya bencana kita harus bisa paling tidak menyelamatkan jiwa,” kata Bobby Nasution usai membuka Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air Basarnas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (9/6/2026).
Bobby Nasution juga membagikan pengalamannya saat meninjau salah satu wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdampak parah banjir dan longsor pada akhir tahun 2025. Meski lebih dari setengah wilayah tersebut mengalami kerusakan, tidak terdapat korban jiwa.
“Lebih setengah daerah mereka dihantam banjir dan longsor, tetapi tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka. Daerah lain yang berdekatan banyak warganya yang meninggal dunia. Saat saya tanya Kepala Desanya mengatakan dia pernah mengikuti pelatihan Basarnas dan menerapkannya saat terjadi bencana,” ujar Bobby Nasution.
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menegaskan bahwa penanganan kedaruratan bencana tidak dapat dilakukan oleh Basarnas sendiri. Karena itu, pihaknya terus membangun kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
“Kami sadar kami tidak bisa bekerja sendiri, personel kami hanya 6.500, sedangkan kebutuhannya 29.000 untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami terus bersinergi ke kementerian, lembaga dan juga seperti saat ini Perangkat Desa, mereka ujung tombak kita dalam kondisi darurat,” kata Mohammad Syafii.