Sumutnews.co, Washington — Partai Republik dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan manuver politik terakhir menjelang pemilu sela (midterms), berupaya membendung potensi kekalahan telak dari Partai Demokrat yang diproyeksikan bakal merebut kendali Kongres.
Berdasarkan konsensus jajak pendapat terbaru, Partai Demokrat berpeluang besar mengamankan kursi mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sekaligus membuka kans merebut Senat. Menghadapi situasi tersebut, Trump turun langsung menggalang dukungan di Iowa dan Kansas.
Di hadapan massa pendukungnya di Iowa, Trump menegaskan keyakinannya untuk membalikkan prediksi jajak pendapat, sembari melontarkan janji stimulus tunai sebesar US$ 5.000 bagi setiap warga negara bila Partai Republik menang.
“Kita akan menang,” kata Trump dalam pidato kampanyenya. Ia menuding kubu Demokrat sebagai “kelompok radikal ekstrem dan berbahaya” yang berpotensi “merampas kekayaan Anda” serta memperburuk gelombang kejahatan melalui kebijakan perbatasan.
Kendati berada di atas angin, kubu Demokrat memilih bersikap hati-hati mengingat rekam jejak Trump yang kerap membalikkan keadaan politik. Senator Partai Demokrat Raphael Warnock menggambarkan dinamika internal partainya dengan penuh kehati-hatian.
Kekhawatiran Demokrat kian meruncing menyusul perpecahan di negara bagian kunci, Michigan. Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Haley Stevens, secara terbuka membelot dengan mendukung calon senator dari Partai Republik, Mike Rogers, ketimbang kandidat partainya sendiri, Abdul El-Sayed.
“Saya tidak merasa menjadi bagian dari kampanye Abdul,” kata Stevens menjelaskan keputusannya setelah kalah dalam pemilihan primer internal partai.
Langkah pembelotan tersebut disambut langsung oleh Trump saat bertolak menuju Iowa. Dalam keterangannya kepada awak media, Trump menyatakan bakal menghubungi Stevens secara personal untuk menyampaikan apresiasi. Menurut Trump, langkah Stevens adalah “tindakan yang cerdas karena El-Sayed akan menghancurkan negara kita.”
Apa Itu Pemilu Sela di Amerika Serikat?
Pemilu sela (midterm elections) adalah pemilihan umum legislatif yang digelar tepat di paruh masa jabatan presiden yang berkuasa, yakni dua tahun setelah pemilihan presiden (Pilpres) empat tahunan.
Dalam pemilu sela ini, seluruh 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat AS (yang memiliki masa jabatan dua tahun) dan sekitar sepertiga kursi Senat, kali ini 35 dari total 100 kursi (yang memiliki masa jabatan enam tahun), diperebutkan kembali oleh para kandidat.
Bagi perpolitikan AS, pemilu sela memiliki arti krusial:
Referendum Kinerja Presiden: Pemilu sela kerap dipandang sebagai ajang evaluasi publik atas dua tahun pertama kinerja pemerintahan presiden yang sedang menjabat. Secara historis, partai asal presiden petahana cenderung kehilangan kursi di Kongres.
Penyeimbang Kekuasaan (Check and Balances) : Kongres memegang otoritas atas anggaran federal, pengawasan eksekutif, dan pembentukan undang-undang. Jika partai oposisi menguasai DPR, mereka memiliki hak membentuk panitia investigasi dan memblokir RUU usulan pemerintah.
Penentu Kursi Hakim dan Pejabat Tinggi: Jika Senat beralih ke tangan oposisi, presiden akan kesulitan mendapatkan persetujuan atas penunjukan hakim-hakim federal seumur hidup, termasuk Mahkamah Agung, serta pejabat kabinet.
Tensi hukum seputar legalitas suara juga mulai memanas di Alaska. Departemen Kehakiman AS sempat mengajukan gugatan perdata untuk menahan sertifikasi potensi kemenangan calon Demokrat, Mary Peltola, atas petahana Republik, Dan Sullivan. Dalam argumen hukum resminya, Departemen Kehakiman beralasan bahwa “pemilih dapat mengalami kebingungan” akibat adanya kandidat lain yang memiliki nama identik di surat suara. Namun, gugatan tersebut resmi digugurkan oleh hakim pengadilan federal.
Sebanyak 435 kursi DPR dan 35 kursi Senat diperebutkan dalam pemilu kali ini, dengan lebih dari 54 juta pemilih telah menggunakan hak suaranya lebih awal (early voting). Jika Demokrat berhasil menguasai salah satu atau kedua kamar Kongres, mereka dipastikan memiliki mandat kuat untuk memblokir agenda eksekutif Trump, menunda persetujuan hakim seumur hidup, serta membuka penyelidikan resmi terhadap jalannya pemerintahan. (SN17)