SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI menjadi kabar penting bagi masyarakat.
Regulasi ini relevan untuk menjawab keresahan publik atas maraknya kejahatan keuangan seperti investasi bodong, penipuan, hingga perdagangan ilegal yang kerap merugikan masyarakat luas.
Di tingkat nasional, DPR RI mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani di hadapan para anggota dewan.
Saat meminta persetujuan anggota dewan, Puan Maharani melontarkan pernyataan pengesahan di ruang sidang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan.
Usai mendapatkan persetujuan dan disambut tepuk tangan para anggota dewan, Puan kembali menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih.
“Terima kasih, alhamdulillah,” kata Puan.
Sebelum rapat paripurna, keputusan tingkat I telah lebih dulu diambil pada Rabu (18/11/2026) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja Komisi III telah melaksanakan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Selain mengatur ruang lingkup mulai dari pidana penipuan hingga perdagangan, regulasi ini juga memuat pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga pemanfaatan teknologi.
10 Poin Utama dalam UU Perampasan Aset
1. Prinsip dan Asas Hukum Perampasan Aset
Mengedepankan prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Kasus Berbasis Teknologi
Mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.
3. Tetap Berlakunya Ancaman Pidana bagi Pelaku
Menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pembagian Kewenangan Hukum Acara Tanpa Tuntutan Pidana
Mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, hingga pemblokiran.
5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Pengembalian Aset ke Korban dan Kepentingan Publik
Menjamin upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Pengelolaan Aset oleh Badan yang Berkompeten
Mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan oleh Badan Independen
Mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparat
Mengatur pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan disahkannya regulasi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat serta jaminan perlindungan dan pemulihan hak atas kerugian akibat tindak pidana.(SN08)