Hari ini, DPR RI Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utamanya!

SUMUTNEWS.CO, Jakarta – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI menjadi kabar penting bagi masyarakat.

Regulasi ini relevan untuk menjawab keresahan publik atas maraknya kejahatan keuangan seperti investasi bodong, penipuan, hingga perdagangan ilegal yang kerap merugikan masyarakat luas.

Di tingkat nasional, DPR RI mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani di hadapan para anggota dewan.
Saat meminta persetujuan anggota dewan, Puan Maharani melontarkan pernyataan pengesahan di ruang sidang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan.

Usai mendapatkan persetujuan dan disambut tepuk tangan para anggota dewan, Puan kembali menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih.

“Terima kasih, alhamdulillah,” kata Puan.

Baca juga:  214 Lansia dari 10 Kecamatan Kota Padang Resmi Wisuda Sekolah Lansia

Sebelum rapat paripurna, keputusan tingkat I telah lebih dulu diambil pada Rabu (18/11/2026) yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja Komisi III telah melaksanakan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Selain mengatur ruang lingkup mulai dari pidana penipuan hingga perdagangan, regulasi ini juga memuat pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga pemanfaatan teknologi.

10 Poin Utama dalam UU Perampasan Aset

1. Prinsip dan Asas Hukum Perampasan Aset

Mengedepankan prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Kasus Berbasis Teknologi

Mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.

Baca juga:  Pendaftaran Sabam Sinaga sebagai Calon Ketua Demokrat Sumut Dapat Dukungan Para Senior

3. Tetap Berlakunya Ancaman Pidana bagi Pelaku

Menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pembagian Kewenangan Hukum Acara Tanpa Tuntutan Pidana

Mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, hingga pemblokiran.

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Pengembalian Aset ke Korban dan Kepentingan Publik

Menjamin upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Pengelolaan Aset oleh Badan yang Berkompeten

Mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Baca juga:  Jejak Harimau Sumatera Ditemukan di Kawasan Gunung Sibual Buali, Warga Diminta Waspada

8. Pengawasan oleh Badan Independen

Mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Aparat

Mengatur pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan disahkannya regulasi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat serta jaminan perlindungan dan pemulihan hak atas kerugian akibat tindak pidana.(SN08)

Berita Terkait

Banyak Tangkap Buron Koruptor, Kinerja Intelijen Kejaksaan Agung Terus Ditingkatkan

SUMUTNEWS.CO  – Jakarta | Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali...

Final FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman Sebut Thailand Lawan Tangguh Timnas Indonesia

Medan, SUMUTNEWS.CO– Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final...

Personil TNI Bantu Evakuasi Ibu yang Terserang Stroke di Perbatasan Papua

SUMUTNEWS.CO, Keerom- Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/Kala Cakti membantu...

Massa Mahasiswa Tolak Omnibuslaw Padati Patung Kuda, Polisi Tutup Akses Menuju Istana

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Polisi membuat barikade untuk menutup akses...

Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi, Ini Deretan Kasus Besar Yang Diungkap Listyo Sigit Prabowo di Bareskrim

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan...

Berita Terbaru