Ini Komentar Dewan Pers Menyoal Maklumat Kapolri Tentang FPI

SUMUTNEWS.CO – Jakarta | Mohammad Nuh Ketua Dewan Pers memberikan penegasan bahwa media massa memiliki hak untuk memberitakan terkait Front Pembela Islam atau FPI, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut M Nuh, media massa baik cetak, online, radio dan televisi tetap berhak memberitakan meskipun Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI).

Salah satu poin dari maklumat tersebut ialah soal masyarakat tak mengakses dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

Baca juga:  Golkar Serahkan Pemilihan Pengganti Wapres Gibran ke Prabowo, Sodorkan 8 Nama Kader Partai

“Pers tetap berhak memberitakan, sejauh pemberitaannya memenuhi Kode Etik Jurnalistik,” ujar Nuh saat dihubungi wartawan dan dilansir kantor berita politik RMOL, Jumat (1/1/2020).

Dalam maklumat tersebut, Kapolri turut menyebutkan sejumlah poin.

“Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pascadikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan front pembela islam,” ujar Kapolri dalam maklumat tersebut.

Sejumlah poin yang disampaikan Kapolri melalui maklumat tersebut di antaranya:

1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung mapun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

Baca juga:  Haedar Nashir di Penutupan Tanwir: Soliditas Kader dan Etos Kemajuan Jadi Harga Mati

2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhkan oleh TNI-Polri untk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/baner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI, dan

4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial

Selain itu, dalam maklumat tersebut Kapolri juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi kepolisian jika menemukan hal hal yang bertentangan dengan isi maklumat tersebut.(jpnn/rmol)

Baca juga:  Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, AHY: Serahkan Sepenuhnya kepada Presiden dan Konstitusi

Editor: ARI

Berita Terkait

Terjerat Kasus Korupsi Reklamasi, Isdianto Gantikan Nurdin Sebagai Gubernur Kepri

SUMUTNEWS.CO - JAKARTA | Seperti yang dilansir melalui laman...

Ditangkap FPI, Petinggi BIN Buka Suara Terkait Kabar Penangkapan Anggotanya

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Badan Intelejen Negara (BIN) Melalui...

Ade Jona: Prabowo Sosok Pemimpin Kuat dan Siap Berkorban Untuk Rakyat

MEDAN, SUMUTNEWS.CO - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo...

Babak Baru Polemik Ijazah Gibran Usai Putusan MA: Masuk Ranah Politik, Ahmad Doli Nilai Pansus Tak Lagi Relevan

SumutNews.co, Jakarta – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan...

Kantor PDIP Dilempar Bom Molotov Hingga Terbakar

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Dini hari tadi, Jumat (07/08/2020)...

Berita Terbaru