Kemendagri Diminta Turun Tangan Atasi Polemik Gubsu Bobby Minta Truk Aceh Diganti Pelat BK

SUMUTNEWS.CO, MEDAN – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak pemerintah pusat turun tangan menyikapi polemik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menghentikan truk asal Aceh berpelat BL dan meminta diganti menjadi pelat BK. Ia menilai kebijakan Bobby adalah suatu hal wajar dilakukan untuk upaya daerah meningkatkan pendapatan.

“Ini saya kira fenomena umum, tetapi mungkin harus disikapi oleh pusat. Nanti kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jangan terkesan ini membangun konflik di bawah,” kata Rifqinizamy, kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).

Politikus Nasdem itu berpandangan bahwa pajak kendaraan bermotor memang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, permintaan agar kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat nomor sesuai domisili dan wilayah operasi adalah hal yang normal.

Baca juga:  14 Jam Hilang Kontak, Nelayan Tapteng Berhasil Ditemukan Tim SAR Gabungan

“Fenomena ini kan sebetulnya ada di banyak tempat. Daerah sekarang sedang berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerahnya. Tentu secara administratif kan harus bernomor polisi setempat, agar begitu perpanjangan bayar pajak itu di tempat itu. Jadi, menurut pandangan saya itu hal yang normal sebetulnya,” tuturnya.

Meski begitu, Rifqi menegaskan bahwa regulasi yang mengatur soal pelat nomor kendaraan perlu dirumuskan lebih proporsional, agar tidak menimbulkan konflik antarwilayah. “Mungkin perlu dijembatani justru ke depan bagaimana kemudian regulasi yang mengatur ini itu bisa lebih proporsional,” ungkap Rifqinizamy. “Selama ini kan pusat menganggap ini murni kemudian menjadi domainnya daerah. Saya juga melihat kemarin Gubernur Abdul Wahid di Riau juga melakukan hal yang sama,” sambung dia.

Baca juga:  Pj Sekdaprov Sumut Buka E-Learning JFAK 2026, Perkuat Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Diketahui, beredar video Gubernur Sumut Bobby Nasution menghentikan truk berpelat BL asal Aceh di Kabupaten Langkat, Sumut, Sabtu (27/9/2025). Dalam video tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Muhammad Suib sempat berbincang dengan sopir truk dan menjelaskan bahwa pelat BL harus diganti menjadi pelat BK supaya pajak kendaraan masuk ke kas daerah Sumut.

Bobby mengatakan, mulai 2026 pihaknya akan menerapkan aturan yang mewajibkan kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat nomor sesuai domisili dan wilayah operasinya. “Kami hanya mendata, menyosialisasikan, ini akan diberlakukan tahun 2026. Saya minta kepada bupati, tolong didata perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya bukan pelat BK, agar diganti jadi BK atau BB. Kenapa? Karena pajak kendaraannya tidak masuk,” kata Bobby, usai rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).(SN01)

Berita Terkait

Rajudin Sagala Jadi Wakil Ketua DPRD Medan Lagi

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tunjuk, Rajudin...

Rico Waas Pimpin Rapat Evaluasi PAD: Jangan Lalai, Lihat Potensi!

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Wali Kota Medan Rico Waas meminta...

F-Demokrat Pertanyakan Mahalnya Biaya Konsultan Urus PBG

SUMUTNEWS.CO, MEDAN - Fraksi Partai Demokrat (FPD) sayangkan mahalnya...

Wapres Gibran Tinjau Batang Toru: Warga Berharap Irigasi & Sawah Segera Pulih

SUMUTNEWS.CO, Tapanuli Selatan – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka...

Usai Rambut Pirang Jadi Kontroversi, Pasha ‘Ungu’ Cukur Gundul

SUMUTNEWS.CO - Palu | Gaya rambut Wakil Wali Kota...

Berita Terbaru