Kemendagri Pangkas Birokrasi Penggantian Pejabat Tinggi Daerah Lewat Platform Digital SIOLA

SumutNews.co, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) berupaya menghadirkan pembaruan tata kelola birokrasi kepegawaian daerah. Layanan permohonan persetujuan penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Daerah kini dirombak menjadi sistem digital terintegrasi yang diklaim jauh lebih cepat, transparan, dan tidak lagi rumit.

Langkah digitalisasi ini dihadirkan untuk memangkas rantai birokrasi konvensional di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan informasi resmi dari kementerian, produk utama yang ditawarkan melalui layanan ini adalah penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri mengenai Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah.

Keunggulan dan Akses Layanan SIOLA

Pemerintah mengandalkan platform Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) yang dapat diakses secara daring melalui laman resmi: ula.kemendagri.go.id.

Biro Ortala Kemendagri menyebutkan sejumlah alasan mengapa instansi daerah beralih menggunakan layanan ini:

Baca juga:  Pagi Hari ini, Gugatan Suket SMA Wapres Gibran Berlanjut di PTUN Jakarta

– Menawarkan kepastian jangka waktu layanan yang jelas.

– Seluruh rangkaian proses layanan diberikan tanpa biaya alias gratis.

– Menggunakan sistem yang transparan, terstandar, demi mewujudkan pelayanan yang lebih cepat serta akuntabel.

Rincian Persyaratan Administratif

Bagi instansi pemerintah yang hendak mengajukan permohonan, terdapat sejumlah dokumen dan persyaratan utama yang wajib dipenuhi berdasarkan wilayahnya masing-masing:

1. Persyaratan Utama Tingkat Provinsi

– Permohonan persetujuan tertulis dari Gubernur.

– Rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

– Persetujuan DPRD khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi.

– Pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara, yang khusus diberlakukan bagi Pejabat (Pj/PJS/Plt) Kepala Daerah.

– Hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi yang lengkap dengan nilai serta ditandatangani oleh Panitia Seleksi.

Baca juga:  Isu Munaslub Golkar Lewat Poster Gelap, Ahmad Doli Kurnia: Ada Pihak Ingin Memperkeruh Suasana

– Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup calon pejabat.

– Lampiran usulan mutasi menggunakan format Excel 9 kolom.

– Data dukung penting lainnya berupa lampiran SK terakhir jabatan.

– Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur.

2. Persyaratan Utama Tingkat Kabupaten/Kota

– Surat pengantar dari Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

– Surat usulan dari Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur.

– Rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

– Rekomendasi Gubernur khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota.

– Persetujuan DPRD khusus untuk jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten/Kota.

– Pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara khusus bagi Pj/PJS/Plt Kepala Daerah.

– Hasil seleksi terbuka atau uji kompetensi lengkap dengan nilai serta tanda tangan Panitia Seleksi.

Baca juga:  Kerugian Penipuan Digital Tembus Rp9,3 Triliun, Pemerintah Genjot Edukasi dan Registrasi Biometrik

– Curriculum Vitae (CV) atau daftar riwayat hidup.

– Lampiran usulan mutasi dalam format Excel 9 kolom.

– Data dukung penting lainnya berupa lampiran SK jabatan terakhir.

– Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen yang ditandatangani oleh PPK, Bupati, atau Wali Kota.

Bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan usulan mutasi atau membutuhkan informasi lebih mendalam terkait tata cara pengajuannya, seluruh layanan kini dapat diakses langsung melalui portal Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri. ( SN06)

Berita Terkait

Daftar Kepala Daerah yang Meninggal karena Corona

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Kasus Corona Virus Disease 19...

Denny Siregar Kritik Kegiatan Ustad Somad Dihadiri Ribuan Orang Saat Pandemi Corona

KOLEGA. ID - Jakarta | Kegiatan Ustad Abdul Somad...

Febri Diansyah Juru Bicara KPK Mundur

KOLEGA. ID - Jakarta | Mantan Juru Bicara Komisi...

RUU Reforma Agraria: Lambatnya Land Reform Dorong Pembentukan BRAN di Bawah Presiden

Sumutnews.co, Jakarta — Pelaksanaan land reform di Indonesia yang...

Teringat Sejarah Soeharto, Jokowi Disarankan Tarik Gibran dan Bobby

SUMUTNEWS.CO - Jakarta | Ekonom Rizal Ramli mengingatkan Presiden...

Berita Terbaru