Laporan PBB: Lebih dari 1.000 Warga Gaza Tewas dalam Setahun Gencatan Senjata, “Garis Kuning” Dianggap Zona Pembunuhan

SUMUTNEWS.CO, Gaza – Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) merilis laporan yang memprihatinkan, yakni setahun setelah pengumuman gencatan senjata pada 10 Oktober 2025, sedikitnya 1.076 warga Palestina telah tewas di Jalur Gaza akibat serangan Israel.

Angka ini terverifikasi hingga akhir Juli 2026, di mana perempuan dan anak-anak menyumbang sekitar 37 persen dari total korban jiwa.

Melansir WAFA, Senin (12/10/2026), laporan PBB mencatat, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 1.400 korban tewas sejak gencatan senjata diumumkan.

Baca juga:  Drone Laut Ukraina Serang Tanker Minyak di Lepas Pantai Sochi di Rusia, 23 ABK India Dievakuasi

Di antaranya, OHCHR telah memverifikasi 1.076 kematian, mencakup 268 anak-anak, 126 perempuan, dan 682 laki-laki. Sejak awal agresi 7 Oktober 2023, lebih dari 20.000 anak di Gaza tewas.

“Kekerasan sebesar ini sangat keterlaluan kapan pun. Merekamnya selama gencatan senjata yang seharusnya terjadi sungguh tak terbayangkan,” ujar Ajith Sunghay, Kepala HAM PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina.

Laporan menyoroti perluasan wilayah penempatan militer Israel di Gaza,  dari sekitar 53 persen saat gencatan senjata, ditargetkan mencapai 70 persen.

Baca juga:  Kanselir Jerman: Negara Palestina Berdaulat Kunci Perdamaian dan Keamanan Timur Tengah

Garis batas yang dikenal sebagai “garis kuning” ternyata tidak tetap, terus bergeser ke dalam, dan sering kali tidak diketahui warga.

Tak kurang dari 331 warga Palestina tewas di sekitar area tersebut, di mana dalam banyak kasus tidak ada bukti bahwa mereka menimbulkan ancaman.

Banyak korban sedang beraktivitas sipil biasa, bahkan ada yang dibunuh saat berada di dalam tenda mereka.

“Menargetkan dan membunuh warga sipil yang tidak ikut dalam permusuhan adalah kejahatan perang, terlepas dari lokasinya,” tegas laporan tersebut.

Baca juga:  Situasi Yaman Memanas, Kabinet Arab Saudi Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintah Resmi

PBB menyerukan negara-negara lain untuk menekan Israel menghentikan pelanggaran hukum internasional, termasuk menghentikan pasokan senjata yang memfasilitasi kejahatan perang.

“Akuntabilitas bukanlah sesuatu yang dipikirkan belakangan. Ini adalah landasan pencegahan, dan ini sudah seharusnya dilakukan sejak lama,” tambah Sunghay. (SN/WF)

Berita Terbaru

Satres Narkoba Polres Paluta Tangkap Dua Pengedar Sabu, Barang Bukti Diamankan

SUMUTNEWS.CO, Padang Lawas Utara — Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)...

Bukan Sekadar Kompetisi, Tabagsel Mega Dreams Ditutup, DPRD Dorong Ruang Kreativitas Pemuda Terus Terbuka

SUMUTNEWS.CO, Padangsidimpuan - Ajang pencarian bakat Tabagsel Mega Dreams resmi...

Wali Kota Letnan Dalimunthe Resmi Luncurkan PBVSI Cup I di Sihitang

SUMUTNEWS.CO, Padangsidimpuan - Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe,...

103 Siswa SLBN Madina Dapat Perhatian, Pemerintah Janji Penuhi Kebutuhan Secara Berkelanjutan

SUMUTNEWS.CO, Mandailing Natal - Ketua TP PKK Kabupaten Mandailing...

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Padangsidimpuan Salurkan 1,9 Ton Jagung ke Bulog

SUMUTNEWS.CO, Padangsidimpuan — Kepolisian Resor Padangsidimpuan menunjukkan dukungan nyata...

Berita Terkait