SumutNews.co, Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) sudah di luar kendali dan melampaui batas yurisdiksinya. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat berbicara dalam pertemuan trilateral perdana yang mempertemukannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping di Shenzhen, Cina, pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, Trump mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu agenda pembahasan. Ia menyebut telah menjalani diskusi panjang dengan Putin mengenai konflik tersebut dan menilai sejumlah perkembangan tengah berlangsung.
“Saya pikir hal-hal sedang terjadi, saya pikir dia dan saya berharap pihak lain juga ingin melihat perang itu berakhir,” kata Trump dalam pernyataannya.
Selain isu perang Ukraina, Trump menyinggung rencana kerja sama untuk melindungi kedaulatan negara masing-masing. Pada bagian ini, ia melontarkan kritik terhadap lembaga peradilan internasional tersebut.
“Dalam bidang kerja sama potensial lainnya di antara kita, saya akan menyarankan cara untuk melindungi kedaulatan negara kita dari organisasi globalis nakal seperti Mahkamah Pidana Internasional, yang sudah di luar kendali, yang saya yakini kita semua sepakat telah melampaui yurisdiksinya,” ujar Trump.
Trump juga menyebut pertemuan di Shenzhen itu sebagai pertemuan trilateral pertama di antara negara-negara mereka. Di sela sambutannya, ia menyampaikan penghargaan kepada Putin atas peran serta kinerja yang telah dilakukan.
Kritik terhadap ICC dalam forum yang dihadiri Putin memiliki bobot politik dan hukum tersendiri karena ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada 2023 terkait dugaan kejahatan perang di Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma yang mendirikan ICC.
Seusai pertemuan trilateral tersebut, ketiga negara merilis deklarasi empat poin bertajuk “Declaration towards Peace” melalui media pemerintah Cina dan Rusia.
Pernyataan bersama itu antara lain menyinggung seruan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peningkatan pasokan bahan bakar minyak, pengurangan risiko nuklir, serta penegasan bahwa ICC dan badan serupa tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksinya.
Meski demikian, deklarasi bersama tersebut tidak mencantumkan terobosan konkret maupun penyebutan spesifik mengenai penyelesaian perang di Ukraina. Di sisi lain, pendukung lembaga peradilan internasional menilai mekanisme seperti ICC diperlukan untuk mencegah impunitas atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ( SN17)